oleh

PKC PMII Papua Barat Sebut Tiga Isu Ini Sering Terjadi Saat Pemilukada

MANOKWARI,- Dalam rangka mengawal pemilu serentak pada tahun 2024 mendatang, Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Papua-Papua Barat melakukan silaturahmi bersama Bawaslu Papua Barat, Kamis (20/10/22).

Dalam kesempatan tersebut Ketua PKC PMII Papua-Papua Barat, Jufran Mahendra menyampaikan perihal kedatangan mereka, dalam menjalin kerjasama dengan Bawaslu guna mengawal proses pemilu serentak pada tahun 2024 mendatang.

Selain melaporkan diri untuk turut berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemilu. PKC PMII Papua-Papua Barat juga menyampaikan beberapa isu yang sering terjadi pada tahun-tahun politik.

Menurutnya jelang pemilu, tak lepas dari tiga unsur, pertama politik uang, kedua isu sara dan ketiga partisipasi masyarakat dalam Pemilukada.

Isu pertama terkait politik uang atau politik transaksional dimana pemilih menyuarakan hak politiknya berdasarkan nominal uang yang diberikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, atau sering kita dengar dengan jual-beli suara bukan berdasarkan hati nurani mereka dalam memilih kandidat.

Kedua politik sara seperti pemilih akan diarahkan untuk memilih suku tertentu, agama tertentu atau ras tertentu. Tak hanya itu kemudian pemilih saling menjelekkan antar pendukung dengan mengedepankan suku, agama dan ras tadi.

Ketiga tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada, seringkali masyarakat merasa tidak mempunyai kandidat tertentu. Ataupun tak mendapatkan politik uang dan masyarakat juga tidak percaya akan pemilu. Sehingga mereka lebih memilih Golput atau tidak mau ikut dalam pemilihan tersebut.

“Jadi tingkat partisipasi politik itu seperti satu orang, biasanya menyalurkan hak demokrasi lebih dari satu atau di TPS yang berbeda dengan nama yang sama,” ungkap Jufran.

Sementara kepala bagian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Sefnat Karet, didampingi kepala bagian hukum, humas dan data informasi Fredrik Abidondifu mengatakan, dalam mengawasi jalannya pemilu serentak pada tahun 2024 mendatang, merupakan tugas dan tanggung jawab bersama.

“Ini merupakan tanggungjawab kita bersama sebagai lembaga pengawas pemilu, dengan jumlah penduduk yang besar dan luas tentu bawaslu tidak bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga bantuan dari teman-teman ormas sangat dibutuhkan,” pungkasnya.

Sefnat berharap dengan adanya tambahan amunisi lembaga pengawas seperti PMII, tentunya bisa membantu tugas dan fungsi daripada bawaslu sendiri. (Fatrab)

Komentar