Percepat Akses Keuangan Daerah, Pj Gubernur PBD Bentuk dan Kukuhkan TPAKD

SORONG, PBD – Memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui percepatan akses keuangan di daerah, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musaad diwakili Pj Sekda PBD, Johny Way mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tingkat provinsi PBD di salah satu hotel Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (11/7/24).

Johny Way dalam sambutannya mengatakan akses keuangan telah menjadi salah satu kerangka pembangunan ekonomi nasional sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Hal tersebut selanjutnya diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2016 tentang strategi nasional keuangan inklusif dalam rangka mendukung upaya perluasan aset keuangan, maka dibentuklah tim percepatan akses keuangan daerah atau yang dikenal dengan TPAKD.

“Untuk itu harapan kami apa yang kita lakukan hari ini menjadi langkah nyata kita bersama dalam memberikan dampak baik bagi perubahan percepatan akses keuangan di daerah mengingat Papua Barat Daya merupakan provinsi baru tentunya banyak yang harus dilakukan dalam rangka mengejar ketertinggalan dengan provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Semoga dengan koordinasi sinergitas dan kolaborasi yang sistematis terstruktur, kita akan mewujudkan Papua yang bermartabat yang duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan saudara sebangsa setanah air serta menjadi kebanggaan NKRI,” ujar Pj Sekda.

Kepala Departemen literasi, inklusi keuangan dan komunikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aman Santosa memberikan apresiasi kepada Pemprov Papua Barat Daya yang segera membentuk TPAKD dan menjadi daerah ke 523 yang telah terbentuk TPAKD.

“Dengan pengukuhan TPAKD semoga dapat menjadi pemantik bagi wilayah lainnya untuk segera melakukan pembentukan dan pengukuhan. TPAKD sendiri menjadi instrumen yang sangat penting sekaligus menegaskan harapan masyarakat mengenai perlunya efektivitas keuangan daerah, karena siapa yang akan menjadi untuk tombak terdepan kalau bukan kita TPAKD,” ujar Aman.

Tambahnya bahwa OJK misalnya hanya memiliki 35 kantor di seluruh Indonesia sementara perangkat daerah itu hadir di setiap provinsi setiap kota setiap Kabupaten bahkan di setiap Kelurahan sehingga TPSKD menjadi ujung tombak terdepan di dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat.

Adapun ketua TPAKD PBD adalah Pj Sekda PBD, Johny Way, Sekretaris Karo Perekonomian , administrasi pembangunan PBD, Eksan Musaad, dibantu wakil sekretaris dari OJK dan anggota dari perangkat OPD. (Oke)

____

Komentar