__
__
__
SORONG,- Setelah lima hari disahkan, Provinsi Papua Barat Daya segera diresmikan. Namun, semuanya kembali pada persiapan anggaran, untuk membantu proses kerja Tim dalam menyusun APBD ditahun 2023. Wakil Menteri Dalam Negeri, Jhon Wempi Wetipo, dalam kunjungan kerjanya di Kota Sorong, mengatakan bahwa ini merupakan kunjungan pertama setelah Provinsi Papua Barat Daya disahkan tanggal 17 November Tahun 2022.
“Sebelumnya tim kami sudah lebih awal datang untuk mengecek kesiapan, ini kita akan kawal terus sampai dengan proses penyelenggaraan pemerintahan kedepan. Harapan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, untuk membangun pondasi yang kuat diawal itu jauh lebih penting, sambil kita mempersiapkan untuk pemilu serentak pada tahun 2024”, ujar Wamen saat ditemui media lewat konfresi pers, Senin (21/11/22).
__
Jelasnya, selama ini Perpu belum disahkan, karena menunggu Papua Barat Daya. Setelah ditandatangani oleh Ibu Puan Maharani, selanjutnya dikirim ke Sekneg, untuk penomoran.
“Mudah-mudahan dalam minggu ini segera keluar dan proses ini akan kita kawal sampai seleksi Pj Gubernur Papua Barat Daya. Pembentukan perangkat OPD bisa lebih cepat, akan ada penyusunan APBD untuk PBD yang pertama kali di tahun 2023, sehingga para OPD yang terbentuk ini bisa bekerja lebih awal dan cepat karena mengingat waktu kita sangat mepet sekali dan cuman tersisa untuk satu bulan kedepan,” tegasnya.
Harapnya, semoga bisa mendapat dukungan dari Gubernur Papua Barat dan seluruh Bupati Walikota yang ada di Wilayah Papua Barat, sebab tim sangat terbatas, untuk itu perlu kerjasama, dalam bersinergi percepat pondasi yang kuat diawal.
Tambahnya, saat ini tidak ada penentuan kriteria Pj, sebab semua telah menyampaikan aspirasi lewat kunker tadi. Akan tetapi jelas bahwa Pj terpilih nanti benar-benar Netral dan tidak terlibat kembali pada pemilu tahun 2024 mendatang agar tidak menimbulkan kegaduhan.
Tambahnya, proses peresmian ini akan lebih cepat, jika telah diundangkan. Peresmian Papua Barat Daya, sekaligus sebab kalau sudah berarti peresmian sekalian dengan pelantikan pj-nya.
“Sekarang kita sudah di akhir bulan November jadi waktu tersisa satu bulan ini kami berharap bantuan dana dari Bapak Gubernur dan juga teman-teman Walikota Bupati yang masuk di Wilayah Papua Barat Daya, kalau bisa dana hibah segera disiapkan untuk membantu kerja kerja tim menyusun APBD dengan hal-hal yang lain ke depan di tahun 2023,” imbuhnya.
Sebelumnya dalam pemaparannya komitmen dana hibag kabupaten/kota cakupan wilayah Papua Barat Daya telah dianggarkan Kota Sorong sebesar 6 Miliar yang baru dapat teralisasi pada tahun 2023, Kabupaten Sorong sebesar 5 Miliar yang dialokasikan pada tahun 2023 1,5 Miliar, tahun 2024 1,5 miliar dan Pilkada 2 Miliar. Kabupaten Sorong Selatan dana hibah sebesar 7 Miliar dimana dana hibah tahun 2022 sebesar 2 Miliar dan tahun 2023 5 Miliar.
Kabupaten Tambrauw sebesar 4 Miliar yang teralisasi pada tahun 2023 1,5 Miliar, tahun 2024 1,5 Miliar dan Pilkada sebesar 1 Miliar. Kabupaten Maybrat alokasikan dana hibah sebesar 3,5 Miliar yang akan direalisasikan pada tahun 2023. Kabupaten Raja Ampat menjadi kabupaten yang mengalokasikan anggaran terbesar untuk hibah percepatan Papua Barat Daya yaitu sebsar 10 Miliar yang akan direalisasikan pada tahun 2023. (Mewa)
Komentar