Komarudin : Jangan Jadikan Pemekaran Ajang Perebutan Kekuasaan

SORONG,- Komarudin Watubun, Anggota DPR RI, menegaskan kunci masyarakat yang sejahtera ada pada sosok pemimpin yang mementingkan kepentingan rakyatnya.

Statmen tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan kerja bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Jhon Wempi Wetipo dan Anggota DPD RI Fileb Wamafma dalam rangka memastikan kesiapan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya di Kota Sorong, yang berlangsung di Gedung Lambert Jitmau, Senin (21/11/22).

___

“Jangan bangga taruh Garuda di dada, stop korupsi, karena kemarin saya ketua tim undang-undang otsus itu kita sudah stel, anggota DPR dan DPD melakukan pengawasan. Masih 2 tahun, kalau saya terpilih kembali lalu kedapatan seperti begitu pasti langsung saya iris,” ungkap Komarudin.

Jelasnya, sebab penyakit besar menghambat pembangunan adalah korupsi. Jangan menjadikan pemekaran ajang untuk merebut kekuasaan politik, tapi gunakan untuk mensejahterakan rakyat dan menciptakan keadilan.

“Sekali lagi saya ingatkan pemekaran bukan untuk kepuasan kelompok atau orang per orang, melainkan untuk memuaskan seluruh rakyat di atas tanah ini. Banyak kekeliruan, mereka pikir kalau saya Gubernur Papua Barat berarti tidak bisa ikut campur lagi ke Papua, itu salah,” terangnya.

“Mengapa demikian, sebab otonomi khusus itu hanya satu dan berlaku untuk seluruh tanah Papua. Sampai hari ini, payung hukum hanya satu yaitu undang-undang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan berlaku untuk 6 Provinsi, semua satu payung,” jelasnya.

Rancangan Undang-Undang otsus memperhatikan dua hal, satu kesatuan ekonomi dan satu kesatuan sosial budaya.

Lebih lanjut, orang Papua mulai dari Merauke, Sorong sampai Jayapura adalah satu Papua, jadi pemekaran bukan untuk memecah belah. Orang dari Sorong boleh menjadi Gubernur di Papua dan orang dari Papua boleh ke Papua Barat, inilah yang namanya satu kesatuan budaya dan satu kesatuan Republik Indonesia.

Harapannya, gubernur dan jajarannya mencetak dan menyebarluaskan buku tentang undang-undang otsus. Semakin banyak yang membaca dan mengetahui, akan lebih baik, agar tidak ada kesalahfahaman. Perlunya sosialisasi dengan baik dan benar.

“Otsus jalan, tapi habis itu bilang oh ini tidak berhasil karena orang tidak pernah tahu isinya seperti apa, dan tidak bagus dalam regulasi harus lebih bagus lagi dalam mengimplementasikan. Negara yang miskin karena memiliki pemimpin yang tidak punya kreativitas,” pungkasnya.

Tambahnya, carilah pemimpin yang bisa membawa menuju keselamatan, bukan pemimpin yang membawa menuju kepada kehancuran. (Mewa)

___ ___

Komentar