Pendapatan Asli Daerah Pasang Surut, 11 Parpol di Ibukota PBD Terima Bantuan Total Rp887 Juta

SORONG, – Sebanyak 11 Partai Politik (Parpol) di Kota Sorong, Ibukota Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menerima bantuan keuangan dengan nilai tak main-main, mencapai ratusan juta rupiah.

Puluhan Parpol tersebut menerima bantuan keuangan dengan total keseluruhan sebesar Rp. 887.097.900.

Hal ini berdasarkan perolehan kursi di DPRD Kota Sorong Periode 2019-2024 sesuai dengan banyaknya jumlah suara sah pada pertarungan pemilu legislatif di tahun 2019.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Sorong, Hendrikus Momot mengatakan bahwa, anggaran tiap tahun bagi masing-masing partai politik tidak berubah, yakni dengan total keseluruhan sebesar Rp 887.097.900 untuk 11 partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Sorong Periode 2019-2024.

“Tiap tahun kita bayar seperti itu, tugas kita seperti itu. Berkaitan anggaran tidak mengalami perubahan karena pengaruh pada APBD kita, dipengaruhi dengan pendapatan asli daerah yang pasang surut, sehingga kita tidak ada penambahan, masih tetap di Rp 8.450 satu suara sah,” ujar Kepala Badan Kesbangpol Kota Sorong, Hendrikus Momot, di Kantor Wali Kota Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin sore (22/5/23).

Dipaparkannya bahwa, dengan anggaran yang diberikan kepada masing-masing partai politik dengan kisaran angka Rp 8.450 satu suara sah, dinilainya merupakan perhatian pemerintah terhadap partai politik, sehingga dirinya berharap, kedepannya APBD dapat didongkrak naik dengan pendapatan asli daerah, agar masing-masing partai politik dapat menerima satu suara sah dengan nominal yang lebih meningkat lagi.

“Anggaran yang diberikan itu, mau besar kecil dan lain sebagainya, itulah perhatian pemerintah daerah ditiap tahunnya. Kita doakan supaya APBD kita didongkrak dengan pendapatan asli daerah, agar satu suara sah nilainya kita tingkatkan lagi, sehingga masing-masing partai politik menerima nilai yang lumayan,” harapnya.

Lanjutnya, dirinya menambahkan bahwa, APBD yang telah dialokasikan khusus bagi masing-masing partai politik ditiap tahunnya senantiasa dibayarkan dan tidak pernah mengalami penundaan sekalipun.

“Tiap tahun tidak pernah tunda, tiap tahun wajib dibayarkan, dimasukkan dalam perencanaan APBD Kota Sorong, ” tambahnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Sorong, George Yarangga menuturkan bahwa, penyaluran alokasi anggaran kepada puluhan partai politik tahun anggaran 2023 guna merajut kebersamaan, serta menyambut pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang.

“Sebagai Pemerintah, kami memberikan dukungan sepenuhnya melalui proses penganggaran demi kesuksesan partai politik, sehingga kerjasama yang terjalin selama ini, terus terkoordinasi dengan baik terhadap seluruh proses dan tahapan pemilu yang sementara berlangsung,” kata Pj Wali Kota Sorong, George Yarangga disela-sela silahturahmi dan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan kepada puluhan Parpol.

Disambungnya bahwa, penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan ini telah sesuai dengan perolehan kursi masing-masing partai politik di DPRD Kota Sorong hasil Pemilu 2019. Tak hanya itu, disebutkannya juga, serah terima bantuan keuangan berdasarkan kesepakatan bersama dan alokasi anggaran yang kedepannya dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan masing-masing parpol.

“Tentunya, pemberian bantuan keuangan ini merupakan wujud konkrit dari Permendagri No 36 tahun 2016. Bantuan keuangan dari Pemda kepada pimpinan Parpol tahun anggaran 2023 berdasarkan perolehan satu suara sah dinilai sebesar Rp 8.450 dan apabila dapat dinaikan, tergantung dari pendapatan daerah itu sendiri, ” jelasnya.

Dibeberkannya bahwa, berkaitan dengan bantuan keuangan yang tertuang dalam Permendagri No 36 tahun 2016 difokuskan pada 60 persen dibidang pendidikan dan politik, serta 40 persen lainnya dialokasikan terhadap sekretariat partai politik masing-masing.

“Pemilu ditahun 2024 merupakan hajatan partai politik lima tahun sekali, sehingga sebagai Pj Wali Kota Sorong, saya menghimbau kepada seluruh partai politik agar selalu menjaga keamanan dan ketertiban. Apalagi Kota Sorong wajah baru Ibukota Provinsi Papua Barat Daya dan harus tercermin dimata Nasional sebagai daerah yang sukses dan lancar dalam mengawasi dan melaksanakan pesta demokrasi ini, ” harapnya. (Jharu)

Komentar