SORONG, PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) menggelar kegiatan penginputan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) sebagai bagian dari implementasi prinsip Satu Data Indonesia bertempat di salah satu hotel di Kota Sorong, Selasa (30/9/25).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten II Setda PBD Jhony Way ditandai dengan penabuhan tifa secara bersama-sama didampingi Kepala Dinas Kominfo PBD Irma Iriani Sulaiman, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov PBD serta pihak terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Asisten II Setda PBD Jhony Way menegaskan pentingnya data dalam menyusun arah dan kebijakan pembangunan daerah.
“Tanpa data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, arah pembangunan akan sulit diukur dan dievaluasi. Oleh karena itu, kehadiran Satu Data Indonesia menjadi sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel,” ujar Asisten II Setda PBD Jhony Way
Ia menjelaskan bahwa data statistik sektoral daerah berfungsi dalam rangka menyatukan, menstandarkan dan memvalidasi data dari seluruh perangkat daerah.
“Dengan demikian, perencanaan, evaluasi kinerja, hingga pelaporan pembangunan daerah akan berjalan lebih efisien dan kredibel,” lanjutnya.
Dirinya menyampaikan bahwa penginputan data bukan hanya kegiatan teknis, tetapi merupakan bentuk komitmen bersama dalam membangun budaya data.
Ia menekankan tiga hal penting kepada seluruh OPD yakni Pertama, Setiap perangkat daerah wajib mendukung kelengkapan dan kualitas data sesuai standar yang berlaku. Kedua, Koordinasi dan kolaborasi antar OPD harus ditingkatkan karena data antar sektor saling berkaitan serta Ketiga yakni Prinsip transparansi dan akuntabilitas harus menjadi landasan dalam pengelolaan data.
“Data sektoral mencakup berbagai sektor, seperti pertanian, kehutanan, kelautan, dan lainnya. Perlu diketahui, sering kali data di kementerian pusat berbeda dengan data daerah. Maka dari itu, penting ada sinkronisasi melalui koordinasi antara OPD, Kominfo, maupun BPS,” paparnya.
Lebih lanjut, dirinya turut menekankan bahwa SKPD harus aktif memperbarui data agar perencanaan daerah dapat diukur secara akurat dan tepat sasaran.
“Provinsi memang tidak memiliki wilayah atau penduduk secara langsung, tapi kami bertugas mengumpulkan dan menyinergikan data dari kabupaten/kota,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, ia mengajak seluruh pihak untuk berkomitmen bersama dalam mewujudkan Satu Data Papua Barat Daya sebagai bagian dari Satu Data Indonesia.
Ia berharap semua elemen pemerintahan di daerah dapat bersinergi, khususnya dalam pengelolaan dan penyajian data yang akurat, valid, dan konsisten.
“Semoga kerja keras dan niat baik kita semua mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan membawa manfaat besar bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo PBD, Irma Iriani Sulaiman menyampaikan bahwa pihaknya sebagai wali data bekerja sama erat dengan BPS selaku pembina data, serta Bappeda sebagai sekretariat pengumpulan data.
Ia menjelaskan bahwa dalam struktur Satu Data Indonesia, ada peran-peran khusus seperti produsen data (OPD), wali data (Kominfo), pembina data (BPS), dan sekretariat data (Bappeda). Dalam kegiatan ini, akan dibentuk tim pengumpul data yang terdiri dari sekretaris, kasubbag program, dan staf pengentri data di setiap OPD.
“Sekretaris kami pilih karena mereka adalah penanggung jawab di internal dinas serta mengetahui alur masuk dan keluarnya data,” kata Kepala Dinas Kominfo PBD, Irma Iriani Sulaiman.
Ia menyebut bahwa penginputan data akan dilakukan ke dalam sistem Informasi Perencanaan Daerah yang terintegrasi dengan sistem nasional. Selain itu, Kominfo PBD telah mengembangkan sistem internal Satu Data Papua Barat Daya yang kedepan akan disinkronkan dengan sistem pusat.
“Kami harap seluruh OPD dapat aktif membantu proses input data agar perencanaan pembangunan kedepan lebih tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan,” harapnya.
Dalam kegiatan ini, BPS Provinsi Papua Barat turut hadir memberikan pembinaan teknis serta menjelaskan mekanisme pengumpulan dan integrasi data. Irma membeberkan bahwa akan dilakukan coaching clinic secara bertahap untuk beberapa OPD berdasarkan jadwal yang ditentukan.
“Pembinaan ini penting agar setiap OPD mengetahui data apa saja yang harus diinput ke sistem. Dengan begitu, kita bisa evaluasi pembangunan secara berbasis data,” pungkasnya. (Jharu)
Komentar