oleh

Pokja Adat MRP Papua Barat Terima Dokumen Pemekaran Papua Barat Daya

SORONG, – Wali Kota Sorong, Lambertus Jitmau selaku ketua pemekaran provinsi Papua Barat Daya didampingi sejumlah tim pemekaran Provinsi Papua Barat Daya menyambut kedatangan Kelompok Kerja (Pokja) Majelis Rakyat Papua (MRP) di gedung L Jitmau kompleks Kantor Walikota Sorong, Papua Barat, Jumat (12/11/21).

Ketua Tim Pemekaran PBD Lambert Jitmau menyatakan, MRP Papua Barat Pokja Adat mempunyai kewenangan sebagai lembaga adat termasuk menyangkut pemekaran. Pemekaran PBD sudah dilakukan sejak lama, yang sekarang dibutuhkan adalah doa.

“Semoga Tuhan menggerakkan hati para petinggi yang menentukan pemekaran dan mudah-mudahan apa yang diperjuangkan bisa dikabulkan. Perjuangan pemekaran Papua Barat Daya sudah sejak 19 tahun lalu. Tapi kita punya harapan, pengusulan DOB Provinsi PBD bisa dikabulkan,” ujarnya.

Ketua Pokja adat MRP Papua Barat/Oke

Sementara itu, Ketua Pokja Adat MRP Papua Barat Semuel Kambuaya dalam keterangannya kepada awak media bahwa mengatakan sesuai dengan mandat UU Otonomi Khusus pasal 76 ayat 1, maka Pokja Adat MRP Papua Barat turun langsung untuk mendengar aspirasi masyarakat Sorong Raya melalui Tim Pemekaran PBD.

“Kita turun merupakan mekanisme yang harus dilakukan, sebelum dikeluarkan  rekomendasi. Hari ini adalah momentum yang baik untuk kami MRP Papua Barat khususnya Pokja Adat, untuk mendengar bagaimana masukan dan saran dari tim pemekaran.

Hasil dengar pendapat ini nanti akan dirapatkan dan akan kami keluarkan rekomendasi kepada MRP Papua Barat kepada Tim Pemekaran PBD adalah berkaitan dengan dukungan, tapi harus dikeluarkan secara kelembagaan oleh tim. Kita balik akan rapat internal, untuk keluarkan rekomendasi secara internal dari Pokja Adat kemudian dinaikkan ke pimpinan untuk dijadwalkan agar dilaksanakan pleno. Pleno tersebut untuk menghasilkan keputusan akhir,” ujarnya.

Menurut Semuel, sebagai lembaga representasi dari orang asli papua (OAP) akan mengawal hak-hak orang asli papua (OAP) seperti proteksi, afirmasi dan juga keberpihakan termasuk pemekaran daerah otonom baru (DOB) baik itu pemekaran kabupaten, kota maupun provinsi, dilakukan oleh orang asli papua. Semua dilakukan bertujuan demi kesejahteraan masyarakat Asli Papua di tanah Papua. (Oke)

Komentar

News Feed