Papua Barat Daya Resmi Jadi Provinsi Termuda di Indonesia, Musaad Jabat Pj Gubernur

SORONG, – Setelah melalui proses jalan panjang dan berliku, Provinsi Papua Barat Daya yang sebelumnya telah disahkan menjadi sebuah Undang-Undang pada Kamis (17/11/2022) lalu oleh Ketua DPR RI dan anggota DPR RI, maka pada hari ini Jumat (9/12/2022) Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri mensahkan Provinsi Papua Barat Daya sebagai provinsi termuda di Indonesia saat ini.

“Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Pada hari ini Jumat 9 Desember 2022 bertempat di Jakarta, Saya Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan provinsi Papua Barat Daya berdasarkan Undang-Undang nomor 29 tahun 2022 tentang pembentukan provinsi Papua Barat Daya,” ujar Mendagri Tito Karnavian disambut tepuk tangan peserta pelantikan.

Usai membacakan pernyataan peresmian tersebut, dilanjutkan dengan pemukulan tifa oleh Mendagri didampingi Wamendagri John Wempi Wetipo, Ketua DKPP, Heddy Lugito, Menpan RB, Abdullah Azwar Annas dan anggota DPD RI dapil Papua Barat Mamberop Yosepus Rumakiek.

Usai meresmikan provinsi ke 38, Mendagri melanjutkan dengan melantik Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Drs. Muhammad Musaad, M.Si sebegaimana keputusan Presiden RI nomor 122/P/2022 sejak dilantik hingga paling lama setahun.

Mendagri dalam sambutannya mengatakan bahwa pemekaran Provinsi Papua Barat Daya ini merupakan aspirasi masyarakat yang cukup lama sejak tahun 2006 berlanjut ke aspirasi dari tahun ke tahun dari waktu ke waktu, bukan hanya ke Kementerian dalam negeri tapi juga langsung ke Presiden dan DPR RI.

“Pemekaran ini juga menjadi salah satu amanah dalam Undang-Undang Otonomi khusus nomor 2 tahun 2021. Diharapkan dengan adanya pemekaran provinsi Papua Barat Daya dapat mempercepat dan pemerataan pembangunan guna mensejahterakan rakyat Papua terutama orang asli Papua, serta memperpendek birokrasi,” sebut Mendagri.

Ia pun berpesan kepada Penjabat Gubernur yang baru untuk bergerak cepat dan merangkul semua kepala daerah di wilayah Papua Barat Daya dan meminta bantuan Kementerian PAN RB, KPU dan Bawaslu untuk mempersiapkan perangkat Pemilu di wilayah PBD.

“Butuh semua dukungan agar provinsi ini dapat bergerak cepat dan menyesuaikan proses tahapan Pemilu 2024 mendatang,” pesan Mendagri.

Terlihat sejumlah tokoh pemekaran provinsi Papua Barat Daya, Kepala Daerah se Sorong Raya, Ketua-Ketua Partai dan sejumlah tamu undangan yang nampak hadir di gedung Shasana Bakti Praja Jakarta. (oke)