SORONG, PBD – Badan Pengurus Wilayah (BPW) Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Papua Barat Daya periode 2026–2031 resmi dilantik bertempat di Aston Hotel Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (2/2/2026).
BPW HIPKA Papua Barat Daya ini dinahkodai Nasir Silehu sebagai Ketua. Pelantikan dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal BPP HIPKA Ahmad Muntaha ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan, pengibaran Pataka HIPKA, serta penandatanganan berita acara pelantikan.
Pj Sekda PBD Yakob Kareth dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus yang dilantik. Ia menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk berkontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi daerah.
“Papua Barat Daya sebagai provinsi baru memiliki peluang besar untuk tumbuh sebagai kawasan strategis di wilayah timur Indonesia. Potensi sektor kelautan, perikanan, pariwisata, energi, jasa, perdagangan, dan UMKM sangat terbuka untuk dikembangkan,” ujar Pj Sekda PBD Yakob Kareth mewakili Gubernur PBD Elisa Kambu.
Menurutnya, potensi tersebut membutuhkan jejaring pengusaha yang kuat, profesional, dan berintegritas. Karena itu, peran HIPKA menjadi sangat penting dalam mendorong lahirnya wirausaha baru yang tangguh dan inovatif, memperkuat jaringan investasi dan kemitraan usaha, serta menjadi jembatan antara dunia usaha dan pemerintah daerah.
Yakob Kareth berharap HIPKA Papua Barat Daya dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, membuka lapangan kerja, serta memperkuat daya saing daerah dengan tetap memperhatikan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Selain pelantikan, kegiatan tersebut turut dirangkaikan dengan Business Forum ke-I HIPKA Papua Barat Daya. Menurut Yakob Kareth, forum bisnis ini merupakan langkah strategis sebagai ruang pertukaran gagasan, konsolidasi jejaring pelaku usaha, perumusan strategi pengembangan bisnis daerah, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.
Sementara itu, Sekjen BPP HIPKA Ahmad Muntaha menyampaikan salam dari Ketua Umum BPP HIPKA yang berhalangan hadir. Ia menekankan pentingnya peran HIPKA dalam mendorong transformasi kader dari aktivis menjadi pengusaha yang mandiri dan berdaya saing.
“HIPKA harus menjadi alat untuk mengubah takdir. Dari aktivis menjadi pengusaha, dari bergantung pada anggaran menjadi pelaku usaha yang memiliki visi investasi dan inovasi,” kata Sekjen BPP HIPKA Ahmad Muntaha.
Ahmad Muntaha turut memandang betapa pentingnya penguatan akses pasar, kolaborasi supply chain, serta pemanfaatan teknologi digital dan e-commerce di tengah persaingan usaha global.
“Kami berharap HIPKA Papua Barat Daya mampu menciptakan pengusaha-pengusaha baru dan berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan ekonomi,” harapnya
Kemudian, Ketua BPW HIPK Papua Barat Daya Nasir Silehu menyampaikan bahwa pelantikan ini menjadi momentum awal untuk bergerak lebih konkret melalui program-program strategis.
Dirinya menjelaskan bahwa HIPKA Papua Barat Daya telah berkomitmen membangun sinergi dengan perbankan, OJK, dan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM. Salah satu langkah konkret yang telah disepakati adalah pengembangan kawasan permukiman di Sorong Raya bersama perbankan, khususnya sektor perumahan.
Selain itu, Nasir menekankan pentingnya ketahanan pangan daerah. Ia mencontohkan kebutuhan bahan pokok seperti beras dan telur yang selama ini masih bergantung dari luar daerah.
“Kita ingin Sorong dan Papua Barat Daya bisa surplus beras dan telur sendiri, tidak lagi bergantung dari Jawa atau luar daerah. Ketika terjadi krisis, perang, atau bencana, masyarakat tetap aman dan tidak kelaparan,” ucapnya.
Nasir menegaskan bahwa program prioritas HIPKA Papua Barat Daya yakni peningkatan kapasitas pengurus, perangkulan pengusaha Orang Asli Papua (OAP), serta penciptaan pengusaha-pengusaha baru melalui program HIPKA Goes to School dan HIPKA Goes to Campus.
“Mahasiswa tidak hanya kuliah, tapi juga kita dorong menjadi entrepreneur. Jaringan, pendampingan, dan akses pembiayaan sudah ada, tinggal kemauan dan kolaborasi,” jelasnya.
Untuk tahun pertama kepengurusan, HIPKA Papua Barat Daya telah menargetkan pengembangan sektor properti, termasuk pembangunan kawasan hunian. Dengan lahan yang telah tersedia sekitar lima hektare, HIPKA menargetkan pembangunan ratusan unit rumah sebagai bagian dari dukungan terhadap program nasional tiga juta rumah.
Usai pelantikan, kegiatan ditutup dengan pelaksanaan Forum Bisnis ke-I HIPKA Papua Barat Daya, yang diharapkan menjadi wadah berkelanjutan bagi kolaborasi dunia usaha, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Papua Barat Daya. (Jharu)
Komentar