MANOKWARI, PAPUA BARAT – Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di Manokwari, Papua Barat, dengan menuntut penarikan aparat militer dari wilayah Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, serta menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tanah Papua, Kamis (7/5/2026).
Aksi dimulai sejak pukul 10.00 WIT dengan titik kumpul di depan Universitas Papua. Massa kemudian bergerak menuju kantor DPR Papua Barat dan MRP Papua Barat untuk menyampaikan aspirasi mereka.
____
Namun, saat tiba di kawasan Lampu Merah Haji Bauw, massa dihadang aparat kepolisian. Situasi sempat memanas dan terjadi aksi saling dorong hingga polisi melepaskan gas air mata untuk membubarkan massa.
Meski demikian, para demonstran tidak sepenuhnya membubarkan diri dan tetap melanjutkan orasi di sekitar lokasi. Aksi tersebut sempat menyebabkan kemacetan panjang di ruas jalan utama dan memengaruhi arus lalu lintas di sekitarnya.
Di tengah aksi, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan melintas di lokasi demonstrasi. Massa sempat menahan kendaraan gubernur selama kurang lebih 10 menit sebelum akhirnya membuka jalan.
Dominggus Mandacan kemudian turun dari kendaraan dan menyapa massa aksi. Ia meminta agar aspirasi mahasiswa disampaikan secara resmi kepada DPR dan MRP Papua Barat.
“Biar bapak lewat, aspirasi disampaikan kepada DPR dan MRP,” ujarnya di hadapan massa.
Aksi demonstrasi berlangsung hingga pukul 18.00 WIT dan tersebar di beberapa titik, termasuk Lampu Merah Sanggeng.
Perwakilan DPR dan MRP Papua Barat akhirnya menemui massa dan menerima dokumen berisi 10 tuntutan dari mahasiswa. Wakil Ketua I DPR Papua Barat, Petrus Makbon, menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan tersebut.
“Setelah menerima surat ini, kami akan menyampaikan kepada seluruh anggota DPR untuk dibahas. Kami membutuhkan waktu sekitar 14 hari,” kata Petrus.
Ia juga mengimbau mahasiswa untuk membubarkan diri dengan tertib setelah aksi selesai.
Sementara itu, Ketua MRP Papua Barat, Judson Ferdinandus Waprak, mengatakan bahwa pihaknya akan membahas tuntutan tersebut dalam rapat kerja di Timika.
Menurutnya, MRP telah berupaya mendorong penyelesaian persoalan di Moskona, termasuk meminta penarikan aparat keamanan dari wilayah tersebut.
“Kami sudah meminta agar TNI dan Brimob ditarik dari Moskona, dan saat ini sudah dilakukan penarikan,” ujarnya.
Ia juga mengajak mahasiswa untuk tetap menjaga hubungan baik serta bersama-sama mengawal kepentingan masyarakat Papua ke depan.
Aksi ini menjadi salah satu bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terkait isu keamanan dan pembangunan di Papua Barat yang dinilai masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah. (**/rolly)
Komentar