SORONG, – Dalam Rangka mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19, MUI Pusat dan Kementerian Kominfo menggelar webinar terkait literasi pandemi dan pemulihan ekonomi se-Papua Barat, Selasa (12/10/21).
Webinar yang mengangkat tema Bangkit dari COVID-19 dengan Nalar dan Aksi Bersama Berlandaskan Fatwa MUI tersebut, menghadirkan lima narasumber yang berkompeten di bidangnya.
____
____
____
____
Lima narasumber yang hadir diantaranya, Ketua Komisi Infokom MUI, Mabroer., Wakil Sekjen MUI, KH. Asrori S, Karni., Ketua Umum MUI Papua, KH. Saiful Islam Al Payage., Plt Kora Humas Data dan Informasi Kementerian Agama RI, Dr. Thobib Al-Asyhar, dan Munyati Sulam, Wakil Ketua Komisi Infokom MUI.
Ketua Komisi Infokom MUI, Mabroer, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas perjuangan mujahid-mujahidin Islam atas dedikasinya di Papua Barat.
“Ini kesempatan yang sangat berharga buat kami, karena dapat bersilaturahmi dengan para mujahid-mujahid Islam di Papua. Awalnya Islam disini sangat minoritas, akan tetapi dari waktu ke waktu atas perjuangan dari MUI Papua, Islam berkembang sangat pesat,”ungkap Mabroer.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Sekjen MUI, KH. Asrori S, Karni, menyampaikan terkait keberhasilan Indonesia dalam melaksanakan vaksinasi.
“Salah satu isu krusial dari situasi pandemi ini adalah kesadaran vaksinasi, kita ingat pada Juli lalu grafik kasus positif sangat tinggi, tapi Alhamdulillah dua bulan kemudian mulai menurun dan pertengahan bulan lalu sejumlah pihak dari luar negeri memuji progres kita baik dari WHO dan Baitul University dan yang menjadi catatan apresiasi adalah progres Vaksinasi,” terang Asrori.
Sementara itu, KH. Saiful Islam Al Payage menjelaskan bahwasanya MUI Provinsi Papua memiliki tiga persoalan yang selalu diikut sertakan, pertama terkait menjaga agama Islam serta memperjuangkan agama Islam di tanah Papua hingga menjadi Islam yang Rahmatan Lil Alamin.
Dilanjutkannya, MUI mempunyai tanggung jawab untuk selalu menjaga agar soliditas dan persaudaraan di tanah Papua jangan sampai terlepas dari Indonesia, agar Papua ini terus dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
Tak hanya itu MUI juga selalu dilibatkan dalam segala perkara, baik perkara rasisme dan masalah antar suku kadang selalu dihadapkan kepada MUI Provinsi Papua.(Fatrab/Sya)
Komentar