SORONG,- Puluhan massa mendatangi kantor sementara Gubernur Papua Barat Daya di halaman kantor Wali Kota Sorong, Jumat (13/1/23). Kedatangan puluhan warga yang membawa spanduk penolakan terhadap jabatan Plt Kepala Keuangan, Kepala Bapeda dan Kepala Kepegawaian itu berlangsung sekitar 2 jam.
Sejumlah orator bergantian mengungkapkan kekecewaan atas kebijakan Pj Gubernur Papua Barat Daya yang mengabaikan UU Otonomi khusus dan tidak mengakomodir kepentingan Orang Asli Papua untuk menduduki jabatan eselon II dan III.
Tim Deklarator Provinsi Papua Barat Daya melalui Jurubicara Tim Deklarator Yanto Ijie, disela-sela aksi demo menegaskan bahwa pembagian kursi jabatan 22 OPD di Pemerintah Provinsi PBD haruslah merata yang didalamnya harus ada tim deklarator, tim percepatan juga tim presidium.
“Maksud kedatangan kami tim deklarator di kantor gubernur untuk memberikan penguatan berupa dukungan penuh kepada Pejabat Gubernur Provinsi PBD, agar melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dengan baik tanpa adanya intervensi dari pihak manapun,” ungkap Jubir Tim Deklarator sekaligus Koordinator Aksi saat ditemui media.
Jelasnya, Pj Gubernur harus mengambil keputusan sesuai dengan kebijakan sebagai pemimpin termasuk penetapan pejabat struktural eselon dua serta penunjukan Plt, kemudian 22 OPD yang terbentuk selaku tim sama sekali belum mendapat bagian padahal tim yang pertama mendeklarasikan menggagas juga mengonsep provinsi baru ini.
Katanya, sebagai orang beragama tentunya merasa berdosa dalam mengambil kebijakan untuk itu yang pertama selaku tim merasa tidak dihargai sehingga mendatangi kantor gubernur dan kami minta hal ini sangat wajar dilakukan.
Menurutnya, dari 22 OPD kasihlah ke tim 15 kursi nanti setelahnya akan dibagi merata dimana tim deklarator 5 percepatan 5 dan presidium 5 sisanya hak progatif gubernur, namun sama sekali tidak ada tim deklarator ataupun tim percepatan dalam penempatan seluruh OPD.
“Jangan sekali-kali mengatasnama untuk memonopoli semua jabatan jadi kami hari ini datang hanya untuk memberikan informasi bahwa Pj Gubernur jangan takut mengambil kebijakan ada ribuan masyarakat yang siap mengawal pemerintah ini,” imbuhnya.
Sehingga Ia berharap, jangan adalagi gubernur-gubernur kecil atau pembisik-pembisik di Pemerintah Provinsi PBD.
Usai menyampaikan orasi, mereka pun meneyrahkan surat tuntutan kepada Staf Ahli bidang pemerintahan, politik dan hukum, Yacob Kareth. Pada kesempatan tersebut, Yacob Kareth mengucapkan terima kasih kepada para pendemo yang sudah menyampaikan aspirasi mereka dan akan ditindak lanjuti kepada Pj Gubernur maupun Pj Sekda yang saat itu berhalangan hadir dan meminta 10 orang perwakilan untuk bertatap muka dengan dirinya di ruang rapat Gubernur.
Dikawal aparat kepolisian, massa aksi pun satu per satu meninggalkan halaman kantor Gubernur. (Mewa/Oke)
Komentar