SORONG, – Mengawali pesta demokrasi pada 14 Februari tahun 2024, pemerintah dalam hal ini penyelenggara Pemilu mulai melakukan peluncuran tahapan Pemilu serentak tersebut. Salah satunya mulai menyiapkan segala keperluan dan persiapan terkait pelaksanaan tersebut. Diantaranya menyiapkan penyelenggara Pemilihan umum yang profesional dan independen dari kepentingan partai politik.
Ketua Tim seleksi Anggota Bawaslu Papua Barat, Hasan Makasar belum lama ini saat sosialisasi Seleksi Bawaslu Provinsi Papua Barat di kampus IAIN Sorong, menegaskan bahwa Tim Seleksi direkrut berdasarkan kapabilitas dan kompetensi dibidang masing-masing. Dimana Timsel Calon anggota Bawaslu Papua Barat menurut Hasan berlatar belakang akademisi, pegiat sosial, Rektor dan pakar hukum.
____
____
____
____
“Bisa dilihat profil dari Timsel, ada akademisi, pegiat sosial, Rektor, pakar hukum yang sangat kompetibel agar dapat menjaga netralitas dan trasnparansi,” tegas Hasan.
Ia menambahkan bahwa Timsel Hanya merupakan fasilitator dalam seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat. Hal ini disebabkan pelaksanaan tes tertulis melalui CAT, prikotest, tes Kesehatan dilakukan oleh pihak ketiga.
“Jadi keberhasilan seleksi ada pada setiap pendaftar, nanti setelah dinyatakan lolos berkas, maka akan mengikuti tahapan tes tertulis melalui CAT, tes psikologi dan tes Kesehatan. Kalau tidak lolos tahap pertama, maka tahapan berikutnya pun akan sulit dijalani. Oleh Karena itu, Saya Menjamin transparansi dan akuntabilitas tim seleksi ini. Jadi tidak benar kalau Kami diintervensi atau istilahnya Sudah ada Titipan, karena keberhasilan semua tergantung pribadi masing-masing,” imbuh Hasan.
Berikut profil dan latar belakang lima orang Tim seleksi calon anggota Bawaslu Papua Barat.
Hasan Makasar, S.Pd merupakan mantan tenaga pendidik di Kabupaten Raja Ampat dan saat ini memilih menjadi praktisi pendidikan. Saat ini Hasan Makasar merupakan Kordinator Presidium Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Papua Barat periode 2021-2026.
Alwiyah Sakti Rakia, SH, MH merupakan dosen ilmu hukum pada Universitas Muhammadiyah Sorong saat ini menjadi sekretaris Tim Seleksi calon Anggota Bawaslu provinsi Papua Barat.
DR. Hamzah Khaeriyah, M.Ag merupakan rektor IAIN Sorong, DR. Victory Nicodemus Joufree Rotty M.Theol, M.Pd merupakan Mantan komisioner KPUD Bitung Sulawesi Utara yang kini menjabat sebagai direktur Pasca Sarjana Universitas Manado Sulawesi Utara dan terakhir adalah Ichal Supriadi, merupakan pegiat sosial yang fokus pada masalah demokrasi dan saat ini aktif sebagai sekretaris jendral Asia Democracy Network berbasis di Bangkok-Thailand.
Untuk Tim seleksi dari multi latar belakang ini, telah bekerja sejak 13 Juni lalu dengan melalukan sosialisasi terkait rekruitmen pencalonan anggota Bawaslu Papua Barat.
“Kami harap semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang mendaftar dan semakin banyak yang terseleksi,” harap Hasan.
Seleksi Bawaslu Provinsi Papua Barat ini secara bertahap akan diikuti seleksi penyelenggara Pemilu khususnya Bawaslu tingkat daerah dan tentunya Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta perangkan lainnya.
Masih di Kota Sorong, belum lama ini juga tepatnya Sabtu (25/6/22) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong melakukan sosialisasi PKPU Nomor 3 tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Umum tahun 2024 mendatang.
Dalam sosialisasi PKPU Nomor 3 tahun 2024 tersebut, berlangsung dengan penyampaian materi yang disampaikan oleh ketua KPU Roberth B. Yumame serta, anggota KPU Yudhi A Renwarin dan Muawiah. Dimana sosialisasi itu melibatkan Organisasi Masyarakat (Ormas), tokoh pemuda dan berbagai Partai Politik (Parpol).
Sebagaimana dikatakan Ketua KPU Roberth B. Yumame peluncuran tahapan pemilu tahun 2024 pada tanggal (14/6/22) telah dilewati, dan telah ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 3 terkait tahapan dan jadwal Pemilihan Umum tahun 2024 mendatang.
Roberth menjelaskan perlu diadakannya sosialisasi PKPU Nomor 3 tahun 2022 kepada stakeholder pemilu, yaitu KPU sendiri, Bawaslu dan TNI Polri, Tokoh Masyarakat (Tomas) dan biro kepemudaan agar tidak terjadi kesalah pahaman terkait tahapan Pemilu mendatang, termasuk verifikasi Partai Politik.
Saat ini menurutnya sesuai SK Kemenkumham, ada sekitar 75 Partai Politik yang telah resmi secara administrasi, namun perlu verifikasi menyeluruh terhadap keseluruhan Parpol peserta Pemilu.
Dukungan semua pihak pun menjadi salah satu keberhasilan pelaksanaan Pemilu 2024 serentak mendatang, termasuk ditangan penyelenggara Pemilu. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan Pemilu serentak tersebut, bukan hanya memilih Kepala Daerah dan anggota Legislatif daerah, tapi juga pemilihan terhadap Presiden – Wakil Presiden, Anggota DPD RI, Anggota DPR RI.
Potensi terjadinya pelanggaran pun, diprediksi akan meningkat, mengingat jumlah Partai Politik yang akan bertarung dengan banyaknya jumlah calon yang harus dipilih masyarakat pun akan bertambah. Kecurangan Pemilu dan konflik kepentingan tentunya pun akan semakin memuncak baik ditingkat elit politik, pendukung atau simpatisan maupun akar rumput.
Sehingga diharapkan, bukan hanya meminta hak kepada warga yang memiliki hak pilih untuk menyuarakan suaranya pada Pemilu serentak mendatang. Tetapi penyelenggara Pemilu pun dituntut serupa, agar memberikan hak nyaman dan aman bagi warga yang akan memilih, tentunya dengan bekerja secara transparan, adil, jujur, professional dan beradab. (Olha Irianti Mulalinda
Komentar