SORONG, PBD- Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya hadirkan tim Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam pembahasan capaian kinerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Kegiatan berlangsung selama sehari dan dihadiri oleh seluruh OPD dilingkup Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya, di salah satu hotel Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (3/11/23).
____
____
____
____
Pj Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad, sebelum membuka kegiatan tersebut mengatakan pelaksanaan rangkaian hari ini guna membahas pemantapan pertanggungjawaban APBD.
“Kami ingin pastikan kalau semua pertanggungjawaban APBD itu berjalan sesuai aturan, agar lebih jelas tim dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri juga turut hadir agar dapat melakukan pendampingan atau assesment,” ungkap Musa’ad.
Jelasnya, semua perangkat dalam kepemerintahan provinsi inikan masih baru didalamnya dari kota/kabupaten, maka sebelum ke Jakarta untuk dievaluasi perlu dibahas terlebih dahulu.
“Pertanggung jawaban bukan saja 2023 tapi kami minta tim dampingi sampai penyusunan anggaran 2024, kemarin hasil evaluasi bersama BP3OKP Satwapres terlihat APBD Pemprov berada di 49 persen,” tegasnya.
Bebernya, serapan anggaran kami mengalami keterlambatan hal tersebut disebabkan oleh, APBD yang baru kelar pada bulan April tahun ini kemudian pada bulan Juni program kegiatan baru mulai.
“Karena situasi itulah yang membuat sehingga keterlambatan menghampiri, namun dapat dipastikan hal ini tidak akan terulang kembali,” terangnya.
Sehingga, melalui kegiatan assessment ini diharapkan dapat saling mengoreksi untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada untuk dilengkapi sesuai dengan tugas tanggung masing-masing. (Mewa)
Komentar