DPR Papua Barat Daya Gelar Rapat Paripurna Perdana, Berikut Agendanya!!

SORONG, PBD – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat Daya menggelar Rapat Paripurna bertempat di Aston Hotel Sorong, Kota Sorong, Rabu (18/12/24).

Pelaksanaan rapat paripurna itu dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua Barat Daya tahun 2025 dengan agenda penyampaian nota keuangan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Papua Barat Daya tahun anggaran 2025.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua Sementara Henry Andrew George Wairara didampingi Wakil Ketua Anneke Lieke Makatuuk.

Pj Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad menyampaikan pidato pengantar nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPR PBD itu.

Dikatakannya bahwa, penyerahan nota keuangan tahun anggaran 2025 ini sangat penting sebagai langkah awal mewujudkan pembangunan yang berdaya guna dan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat Daya yang sejalan dengan amanat otonomi khusus dan kebutuhan percepatan pembangunan wilayah.

“Tema pembangunan papua barat daya tahun 2025 adalah pembangunan infrastruktur dan peningkatan akses pelayanan publik dasar guna meningkatkan pemerataan pembangunan. Hal ini selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional 2025 yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Pj Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad

Lebih lanjut, diterangkannya bahwa, nota keuangan 2025 ini dirancang untuk mencerminkan kebutuhan
daerah otonom baru seperti Papua Barat Daya.

“Alokasi anggaran kami fokuskan pada peningkatan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur, optimalisasi dana otsus Papua untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat adat serta efisiensi belanja operasional pemerintah daerah untuk memastikan efektivitas program pembangunan,” terangnya.

Diakuinya bahwa, nota keuangan ini tidak hanya memuat prioritas pembangunan, tetapi juga merupakan refleksi dari semangat untuk mewujudkan Papua Barat Daya yang maju, inklusif, dan berdaya saing.

“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama DPRD yang terhormat, untuk memberikan dukungan penuh dalam pembahasan
dan pengawalan APBD 2025,” ajaknya.

Dipaparkannya bahwa, APBD merupakan wujud penyesuaian rencana kegiatan dan keuangan
pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan. Disebutkannya, proses penyusunan APBD telah melalui mekanisme yang diawali kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran yang dilakukan pemerintah daerah bersama-sama DPR Papua Barat Daya.

“Prioritas program dan kegiatan APBD tahun 2025 difokuskan pada penanganan stunting, penanggulangan kemiskinan ekstrem dan pengendalian inflasi, implementasi amanat undang-undang otonomi khusus bagi Provinsi Papua Barat Daya, pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, penciptaan kesempatan kerja, penerapan sistem ekonomi yang berkeadilan, pembangunan infrastruktur dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik demi memberikan pelayanan prima bagi masyarakat,” paparnya.

“Kemudian, prioritas program dan kegiatan APBD tahun 2025 ini difokuskan pula terhadap optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian dan kualitas lingkungan, pemberantasan kemiskinan dalam arti luas, menyeimbangkan kemajuan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya,” lanjutnya.

Dirinya berharap, dengan kebijakan rancangan APBD 2025 ini dapat diteliti, dikaji dan ditelaah dengan baik dalam mengambil keputusan

“Semoga kerja keras kita bersama dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua Barat Daya,” harapnya. (Jharu)

Komentar