SORONG, – Ketua tim percepatan provinsi Papua Barat Daya, Lambertus Jitmau menjadi salah satu tokoh yang dianggap publik sukses membawa Provinsi Papua Barat Daya yang semula hanya cita-cita berujung dengan ketokan palu di meja DPR RI pada Kamis (17/11/22).
Usai dikukuhkan oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan pada Senin (7/5/2018) Tim percepatan yag diketuai Wali Kota Sorong saat itu, Lambertus Jitmau dan sejumlah pengurus lainnya yang merupakan kepala daerah di 5 kabupaten mulai bekerja tak kenal henti hingga perjuangan selama 4 tahun membuahkan hasil yang gemilang.
Ditemui usai kunjungan Wamendagri di Kota Sorong, Selasa (22/11/22), Lambertus Jitmau mengucapkan rasa syukur atas perjuangan Tim Percepatan, seluruh kepala daerah di wilayah Sorong Raya yang telah bekerja keras baik materil maupun imateril, mendorong pemekaran provinsi Papua Barat Daya. Terkhusus bagi Gubernur Papua Barat sebagai Provinsi Induk yang dengan keikhlasannya melepas 5 kabupaten dan 1 Kota untuk mandiri menjadi sebuah provinsi sendiri.
Ia pun berterima kasih kepada seluruh anggota DPR RI, terutama ketua DPR RI, Puan Maharani yang dianggap penuh kewibawaan mengayunkan palu untuk mensahkan RUU menjadi sebuah UU dan akan menunggu penomoran UU oleh Presiden untuk kemudian diresmikan dan melantik Pj Gubernur Papua Barat Daya beserta Pj Sekda untuk bekerja membangun dan menata Papua Barat Daya.
“Secara SK dari Gubernur Papua Barat, Masa tugas Saya seharusnya berakhir pada tanggal 17 November lalu usai disahkannya UU Pemekaran Papua Barat Daya. Namun berdasarkan SK tersbut juga, Saya berdidi atas nama pemerintah, pemerintah menugaskan Saya sebagai ketua tim dan Saya melibatkan semua kepala daerah di wilayah Sorong Raya untuk seirama, berjuang bersama-sama, karena tidak mungkin semua jatuh dari langit, tapi semuanya berproses dan harus diakui serta dihormati. Saya sudah pakai Garuda yang lain masih cari garuda, namun yang harus disadari bahwa Garuda itu dipakai untuk apa,” ujar Lambert
Ia pun siap terus mengawal proses Pemekaran PBD ini hingga penentuan carataker Pj Gubernur Papua Barat dan Pj Sekda dan akan melaporkan semua perkembangan hingga akhir perjuangan tim percepatan kepada Pj Gubernur Papua Barat sebagai Provinsi Induk.
“Siapa mau bilang apa silahkan tapi itulah yang harus diakui, provinsi Papua Barat Daya adalah agenda negara, dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, terima kasih kepada semua tim, deklarator, presidium dan semua kepala daerah, serta masyarakat yang terus mendukung Papua Barat daya hingga akhir,” imbuh Lambert.
Terkait Ibu Kota Provinsi PBD yang menjadi pelemik usai disahkan sebagai Undang-Undang Pemekaran, Lambert mengatakan bahwa semua yang ada saat ini disyukuri saja, karena pemerintah pusat menilai bahwa dari keempat provinsi pemekaran di tanah Papua, PBD dianggap paling siap dimekarkan dengan segala fasilitas yang dimiliki.
“Ibu Kota kita syukuri apa yang ada, Bersyukur saja dulu, saya butuh bersati, siapa-siapa itu masa lalu, jangan paksakan bayi yang baru lahir makan keladi yang kering, bayi yang lahir butuh bimbingan. Kita tempatkan di daerah yang penuh fasilitas, persoalan itu nantilah, yang ada kita syukuri da PBD sangat siap dalam segala fasilitas. Jangan persoalkan paksa baru masuk padahal usul nama tidak separti itu, semua jalan sesuai perjuangan awal, nanti berjalan jadi apa nanti tergantung anak-anak muda yang energik dan bekerja, bukan anak-anak yang berbicara karena interes, harus berjiwa besar, karena Kami yang sudah purna ini berharap kepada generasi muda untuk membangun bukan menghancurkan,” papar Lambert.
Ia mengajak semua lapisan masyarakat di wilayah Sorong Raya yaitu, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat untuk bersama-sama mendoakan kebaikan bagi provinsi termuda di Indonesia yaitu Papua Barat Daya.
“Terima kasih masyarakatku yang terus bersabar, yang dulu lipat tangan sekarang tepuk tangan dan Saya harap jangan lepas tangan. Terima kasih kepada Pak Presiden, Ibu Puan dan Mendagri bersama jajarannya, DPRm rekan-rekan kepala daerah yang sudah purna maupun Pj, serta semua lapisan masyarakat yang telah berproses dalam pemekaran provinsi Papua Barat Daya ini,” ajak Lambert. (Oke)
Komentar