SORONG, PBD – Yayasan Papua Lestari (Yapari) mendorong adanya tindak lanjut konkret dari pemerintah daerah, LSM dan media terkait keberlanjutan program pencegahan dan penanggulangan HIV di Kota Sorong. Dorongan ini disampaikan seiring dengan peningkatan jumlah kasus positif dan tantangan penganggaran yang semakin dirasakan di lapangan.
Technical Officer Yapari, Alfret Rirei, menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran berpotensi mengganggu kesinambungan program yang selama ini berjalan dengan dukungan Global Fund (GF). Padahal, data menunjukkan kasus HIV di Kota Sorong masih cukup tinggi dan membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.
____
____
____
____
“Jumlah kasus positif terus meningkat. Kami harapkan ada kolaborasi bersama pemerintah daerah agar program tetap berjalan, apalagi jumlah kasus di Kota Sorong sudah cukup besar,” ujarnya dalam pertemuan koordinasi lintas sektor, Rabu (27/8/25).
Berdasarkan data kumulatif 2004–2024, tercatat 4.016 orang positif HIV/AIDS di Kota Sorong, dengan rincian 1.210 laki-laki dan 1.715 perempuan. Dari jumlah itu, 619 laki-laki dan 469 perempuan telah memasuki stadium AIDS, sementara 492 orang meninggal dunia akibat HIV/AIDS.
Alfret menegaskan, meski program GF dari pusat masih berjalan, tidak ada jaminan bahwa dukungan tersebut akan berlanjut hingga 2030. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah daerah segera menyiapkan strategi penganggaran, baik melalui Dinas Sosial maupun Dinas Kesehatan, untuk mencegah kekosongan layanan di lapangan.
“Kalau sewaktu-waktu GF berhenti, jangan sampai masyarakat kehilangan akses layanan. Pemerintah harus hadir untuk memastikan program ini tetap ada,” tambahnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, pertemuan tersebut juga menghasilkan rencana pembentukan grup koordinasi dan pelaksanaan pertemuan daring (Zoom) bersama pihak kementerian terkait.
Harapannya, mekanisme ini dapat memberikan pemahaman lebih luas tentang penganggaran sekaligus memastikan keberlanjutan program di daerah. (Oke)
Komentar