SORONG,- Menyikapi permasalahan banjir yang melanda hampir keseluruhan wilayah kota Sorong, Papua Barat, dalam kurun waktu terkahir ini. Dimana, sebagian besar masyarakat kota Sorong mengalami permasalahan terkait banjir, namun upaya permasalahan hingga saat ini belum dapat terselesaikan secara baik.
Hal inilah membuat Ketua Komisi III DPRD kota Sorong, Auguste C.R. Sagrim, angkat suara terkait permasalahan masyarakat perihal banjir yang melanda sebagian besar wilayah kota Sorong.
Dikatakannya bahwa, perlu dipahami bersama, hingga saat ini karekteristik wilayah kota Sorong dapat dikatakan sebagian besar wilayahnya dibawah permukaan laut, dari segi geografisnya sendiri.
Menurutnya, sedimentasi yang begitu tinggi, sehingga dinilainya, jangankan curah hujan tinggi seperti yang sebelumnya, curah hujan sedang pun sebagian besar wilayah kota Sorong yang tergolong rawan banjir, akan tergenang oleh genangan air.
“Sedimentasi yang begitu tinggi, km 14, km 10, daerah melati raya serta beberapa titik rawan banjir lainnya, ketika hujan turun dengan intensitas sedang saja, titik tersebut tergenang, karena itu kita bersyukur apabila hujan turun kemudian air dapat surut, akan tetapi sebagian daerah ini pasang, nah ini yang bahaya lagi, letak geografis, ketinggian daerah daratan kota Sorong hampir sama dengan permukaan laut,” kata Gusti Sagrim, saat ditemui sejumlah insan pers, di kantor DPRD kota Sorong, Papua Barat, Senin Siang (29/8/22).
Dipaparkannya bahwa, situasi banjir yang terjadi saat ini hampir serupa dengan fenomena banjir pada dua tahun sebelumnya, yang mana dibeberkannya, curah hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan ketinggian air mencapai dada bahkan leher orang dewasa, sehingga ini dinilainya menjadi perihatin semua pihak.
“Permasalahan banjir sebelumnya telah kami diskusikan oleh beberapa pihak yang memiliki keterkaitan langsung perihal ini, dari kota, provinsi hingga nasional telah dibicarakan pada pertemuan di ruang anggrek, bagaimana startegi penanganan banjir terjadi, yang sebelumnya telah dipimpin oleh Mantan Sekda kota Sorong,” ungkapnya.
Disampaikan Gusti Sagrim sapaan akrabnya, bahwa action (tindakan) pertama yakni bagaimana sistem kerja dapat dilakukan secara sistem keroyok, yang sebelumnya dikerjakan pertama kali di kawasan hutan lindung km 14, lalu bergeser lagi di wilayah lainnya, namun setelah itu selesai, tak ada lagi progres lebih lanjut untuk berpindah dalam mengantisipasi banjir yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
“Bagaimana sitem ini dilakukan secara sistem keroyok, sebelumnya dikerjakan di hutan lindung km 14, lalu bergeser lagi, setelah itu selesai, tidak ada progres untuk berpindah dalam mengatasi hal ini, pada saat cuaca bagus, kita berpikir baik-baik saja, kita tak berpikir untuk mengantisipasi, tiba-tiba curah hujan tinggi dan terjadi banjir, hal ini membuat situasi kembali untuk kita berfikir lagi, tiba saat tiba akal, kita tak berpikir menyiapkan segala hal secara baik,” lugasnya.
Terkait persoalan banjir ini, dikatakan Ketua Komisi III DPRD kota Sorong itu, bahwa beberapa pihak terkait menjadi tanggung jawab bersama, disebutkannya ada namanya ruas kabupaten/kota, ruas provinsi serta ruas nasional, hampir seluruh sungai diwilayah ini masuk kedalam wilayah tanggung jawab ruas provinsi.
“Kita bersyukur bahwa hari ini, Pj Gubernur Papua Barat, peduli terhadap permasalahan dengan melihat pembenahan atas sungai-sungai yang merupakan tanggung jawab mereka (provinsi), begitupun dengan jalan, ada pembagian mulai dari kabupaten/kota, provinsi hingga nasional, pembagian ini kita satukan pikiran guna melihat permasalahan agar terselesaikan dengan baik,” sebutnya.
Kemudian, diungkapkannya bahwa ada satu subtansi penting yang saat ini belum dapat dipecahkan, dalam hal ini master plan, dimana dijelaskannya master plan ini merupakan komponen terpenting, berkaitan dengan master plan drainase dan master plan banjir yang hingga saat ini belum digodok bersama.
“Ada satu subtansi penting penting yang saat ini belum dapat dipecahkan, dalam hal ini master plan, ini paling penting sekali, master plan drainase dan master plan banjir belum digodok, saya sudah berharap bahwa hal ini masuk kedalam rancangan peraturan daerah (Raperda) ataupun rancangan tahun anggaran 2023, dan ini harus dimasukkan,” harapnya.
Sebagai pejabat pilihan rakyat, dirinya menegaskan kepada pihak terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) kota Sorong, untuk segera menyiapkan master plan ini, sehingga kedepannya dapat dieksekusi.
“Dan untuk teman-teman di PU kota Sorong, kami selalu mengingatkan, kalian (PU kota Sorong) tidak bisa bangun saluran kalau tidak ada master plannya, disiapkan terlebih dahulu, karena ini berhubungan dengan ganti rugi dan sebagainya, kena orang punya lahan, kita siapkan master plan, prodak hukumnya jadi, kemudian dieksekusi,” jelasnya.
Gusti Sagrim menambahkan bahwa, terkait penanganan persolan banjir di kota Sorong yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pun dinilainya tak cukup, sehingga menurutnya harus memakai anggaran dari pusat (nasional).
“Permasalahan banjir di kota Sorong gunakan APBD tak cukup, tidak bisa mempan, harus pakai dana pusat, minta bantuan di Dana Alokasi Khusus (DAK), usulan permintaan DAK ini harus dilampirkan dengan dokumen-dokumen, sala satu dokumen yang paling utama adalah master plan, itu paling utama dan standar, tanpa adanya master plan tidak bisa akan DAG turun, ini yang kami dorong,” ujarnya.
Selanjutnya, kembali dikatakan Gusti Sagrim bahwa, dirinya meminta Dinas PU kota Sorong untuk lebih fokus terhadap kelengkapan dokumen yang menjadi syarat terpenting dalam bagian DAK tersebut.
“Kepada PU kota Sorong, agar tidak membangun pembangunan fisik terlebih dahulu, gedung dan apapun itu, stop dulu, fokus terhadap kelengkapan dokumen, untuk bagaimana melengkapi dokumen ini, dokumen berkaitan dengan permasalahan banjir, siapkan master plannya, kemudian kita benahi bersama,” pintanya. (Jharu)
Komentar