SORONG, PBD – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sorong melaksanakan kegiatan Reses Tahap III tahun 2025 di Daerah Pemilihan (Dapil) IV, bertempat di Kantor Lurah Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Senin (3/11/2025).
Dapil IV itu meliputi wilayah Klaligi, Malawei, Klasabi, Malabutor dan Remu Selatan.
Kegiatan reses ini dihadiri Ketua DPR Kota Sorong Jhon Lewerissa bersama sejumlah anggota DPRD lainnya dari Dapil IV yaitu Syarif Nari, Lusiana Safutri, Mohammad Saman Bugis, serta Permadi Mahardika.
Dalam penyampaiannya, Ketua DPRD Kota Sorong Jhon Lewerissa menyoroti persoalan Pasar Bersama yang hingga kini masih belum terselesaikan secara tuntas.
Ia menyebut, permasalahan kepemilikan lahan dan status hak atas tanah menjadi kendala utama yang turut menghambat pemanfaatan pasar tersebut.
“Pasar Bersama ini memang sangat rumit dalam penyelesaiannya. Kami sudah mengantongi data dari RT/RW terkait pemilik hak atas tanah di lokasi itu. Data ini akan kami koordinasikan dengan Wali Kota dan instansi terkait agar ada kejelasan hukum sehingga pasar bisa difungsikan dengan baik,” ujar Ketua DPRD Kota Sorong Jhon Lewerissa.
Jhon mengakui, penyelesaian persoalan pasar tersebut tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.
“Mungkin butuh waktu lebih dari satu hingga dua tahun. Kami berharap pemerintah fokus menyelesaikan persoalan ini agar pedagang dapat segera beraktivitas dengan layak,” ucapnya,
Menurutnya, perhatian terhadap Pasar Bersama penting dilakukan seiring dengan rencana pembangunan Pasar Sentral Remu pada tahun depan. Hal ini agar distribusi dan penataan pedagang dapat berjalan tertib tanpa menimbulkan persoalan baru.
Selain persoalan pasar bersama, warga dibeberkannya telah menyampaikan aspirasi terkait kondisi jalan lingkungan yang dinilai belum mendapat perhatian maksimal dari pemerintah.
Menanggapi hal itu, Jhon mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya untuk meninjau langsung sejumlah ruas jalan yang perlu perbaikan.
Persoalan lain yang turut menjadi sorotan yakni ketidaktepatan data penerima bantuan sosial seperti Bantuan Keluarga Harapan (BKH) dan bantuan dari pemerintah pusat lainnya.
“Banyak data yang digunakan pemerintah pusat berasal dari kantor statistik tanpa koordinasi dengan kelurahan. Akibatnya, penerima bantuan tidak tepat sasaran, sehingga ada yang sudah meninggal masih terdaftar, sementara warga tidak mampu justru tidak mendapat bantuan,” jelasnya.
Ia menegaskan, Komisi IV DPR akan meninjau dan menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan melibatkan Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan data yang lebih valid.
Dalam kesempatan itu, Jhon mengungkapkan rencana pemerintah Kota Sorong untuk mengambil alih Tirta Remu, sistem pengelolaan air yang selama ini menjadi persoalan di masyarakat.
“Pemerintah memiliki niat baik untuk mengambil alih Tirta Remu. Mudah-mudahan tahun depan kita dapat selesaikan tanggungjawab keuangannya sekitar hampir Rp 5 miliar, agar pengelolaan air dapat ditata lebih baik,” terangnya.
Setelah proses pengambilalihan, pemerintah berencana membentuk perusahaan daerah (Perusda) untuk mengelola jaringan air secara profesional.
“Kita juga akan buat perda sebagai dasar hukum pembentukan perusahaan itu. DPR siap mendukung sepanjang untuk kepentingan masyarakat,” imbuhnya.
Reses ini menjadi ajang penting bagi DPR Kota Sorong untuk menyerap langsung aspirasi warga sekaligus meninjau permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.
Jhon berharap, seluruh masukan dan aspirasi masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Kita ingin setiap kebijakan yang lahir benar-benar menyentuh kebutuhan warga. Aspirasi hari ini akan kami bawa ke pembahasan di tingkat komisi maupun rapat bersama pemerintah kota,” tandasnya. (Jharu)
Komentar