SORONG, PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Kebakaran Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja (DKP2B dan Satpol PP) Papua Barat Daya menggelar penataan sistem dasar penanggulangan bencana pembinaan dan pengawasan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) sub urusan bencana Kabupaten/Kota bertempat di salah satu hotel di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (5/9/24).
Plt Kepala DKP2B dan Satpol PP Papua Barat Daya, George Yarangga menuturkan bahwa, kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana adalah salah satu program kegiatan yang dilakukan oleh badan penanggulangan bencana daerah.
“Beberapa langkah awal dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana adalah yang pertama mengkaji dan mengenali ancaman bencana, selanjutnya memahami kerentanan masyarakat serta menganalisis dampak bencana yang mungkin terjadi, langkah berikutnya memilih tindakan untuk mengurangi resiko bencana, lalu menentukan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana dan yang terakhir yakni mengalokasikan tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia,” kata Plt Kepala DKP2B dan Satpol PP Papua Barat Daya, George Yarangga.
Lebih lanjut, disebutkannya bahwa, siklus penanggulangan bencana memiliki empat tahapan diantaranya tahapan pencegahan dan mitigasi, tahapan kesiapsiagaan, tahapan tanggap darurat serta tahapan rehabilitasi dan rekontruksi.
“Dengan keberadaan BPBD disetiap daerah, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program atau kegiatan penanganan penanggulangan bencana antar lintas pemerintah yakni Kabupaten/Kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, baik sat pra bencana, tanggap darurat ataupun pasca bencana,” ujar Mantan Pj Wali Kota Sorong itu.
Pada kesempatan itu, dirinya berharap, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat komitmen dari semua pihak, sehingga program yang disusun dapat dilaksanakan dengan baik dalam upaya bersama menanggulangi bencana di daerah masing-masing, agar semua itu mempunyai manfaat yang besar bagi masyarakat yang berada di daerah bencana.
“Saya berharap, adanya komitmen dari semua pihak, sehingga program yang disusun dapat dilaksanakan dengan baik dalam upaya bersama menanggulangi bencana di daerah masing-masing, agar semua itu mempunyai manfaat yang besar bagi masyarakat yang berada di daerah bencana,” harapnya.
Sementara itu, Kabid Penanggulangan Bencana DKP2B dan Satpol PP Papua Barat Daya, Josua Homer menambahkan bahwa, kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana itu merupakan kegiatan yang didalamnya membahas standar pelayanan minimal tentang bencana, sehingga bencana ini mendapat prioritas salah satunya dari Pemerintah.
“Kami melakukan kegiatan dengan mengundang teman-teman Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya khusus teman-teman stakholder terkait pemangku kepentingan yang sama untuk membicarakan standar pelayanan minimal tentang bencana, sehingga bencana ini mendapat prioritas Pemerintah, karena ini amanat Undang-Undang,” tambah Kabid Penanggulangan Bencana DKP2B dan Satpol PP Papua Barat Daya, Josua Homer.
Berdasarkan pantauan Sorongnews.com, usai dibuka secara simbolis oleh Plt Kepala DKP2B dan Satpol PP Papua Barat Daya George Yarangga, dilanjutkan pula dengan pemaparan materi oleh sejumlah pihak yang berkompeten dibidangnya serta diwarnai dengan sesi tanya jawab. (Jharu)
Komentar