Berikut Alasan Pj Sekda PBD Terkait Gaji Guru P3K

SORONG, PBD- Pejabat Sekda Provinsi Papua Barat Daya Edison Siagian, menyebut bahwa hak-hak guru P3K sudah ada, namun mengalami keterlambatan pengurusan administrasi.

Pernyataan diatas disampaikan olehnya saat menghadapi puluhan guru P3K yang datang melakukan aksi damai dalam halaman Kantor Gubernur PBD, Selasa (4/4/23).

____

“Saya sudah cek di Sekda Kota Sorong duitnya bapak ibu sudah ada cuman mengapa belum dibayar karena regulasi sama ditempat lain juga,” ungkap Pj Sekda pada puluhan guru P3K.

Beber Edison, sekali lagi ditekankan bahwa pemekaran bukan penyebabnya belum terbayarkan hak-hak guru namun keterlambatan dari kepengurusan administrasi.

Selain itu, pemerintah sudah mendorong Kemenpan untuk proses dikeluarkannya surat agar P3K tidak berbeda dengan PNS.

“Kita menunggu kalau dibilang sabar tidak sabar ya boleh sajalah, tidak sabar juga tidak mengapa sebab tiga bulan tidak dapat gaji saja sudah setengah mati,” tegasnya.

Katanya, kejadian serupa pernah dialaminya selama 4 bulan gaji tidak dibayar tetapi pada akhirnya tetap dibayarkan.

“Terus terang turut prihatin ya memang tidak sepatutnya lama apalagi sebentar lagi lebaran bagi umat muslim, saya akan sampaikan tuntutan bapak ibu saat ini juga ke Jakarta,” pungkasnya.

Menurutnya, hak-hak guru P3K tetap akan diurus tetapi cair dan tidaknya pasti ada alasan yang dimiliki.

“Alasannya itu dari Jakarta, kalaupun teman-teman meminta untuk para gubernur bupati meng take over dengan duit yang ada sepertinya tidak mungkin karena itu melanggar aturan,” jelasnya.

Sehingga Ia harap, jangan melakukan sesuatu dengan menambah permasalahan, tapi bagaimana menyelesaikan permasalah itu.

“Mudah-mudahan satu minggu ini sudah bisa terealisasi apa yang menjadi hak-hak dari para guru P3K,” imbuhnya.

Tidak lupa Edison mengucapkan terima kasih mewakili Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya pada tenaga guru yang terus menjadi tiang terdepan dalam mencerdaskan anak bangsa. (Mewa)