SORONG, PBD – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan kondisi sosial ekonomi terkini di Provinsi Papua Barat Daya yang masih menghadapi tantangan berat, khususnya dalam penanganan kemiskinan.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa jumlah penduduk miskin di provinsi termuda di Indonesia tersebut mencapai 103.570 jiwa atau sekitar 17,95 persen dari total populasi. Angka ini jauh berada di atas rata-rata nasional yang saat ini berada di kisaran 8,25 persen.
Data tersebut dipaparkan dalam kegiatan sosialisasi program hunian rakyat yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Sorong, Minggu (26/4/2026).
Secara wilayah, Kota Sorong menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, yakni mencapai 41.390 jiwa atau sekitar 13,55 persen. Disusul Kabupaten Sorong dengan 25.610 jiwa (25,10 persen).
Sementara itu, Kabupaten Maybrat mencatat persentase kemiskinan tertinggi, yakni mencapai 29 persen dengan jumlah 13.530 jiwa. Angka tinggi juga terlihat di Kabupaten Tambrauw sebesar 28,94 persen atau 4.960 jiwa.
Adapun wilayah lainnya seperti Kabupaten Sorong Selatan memiliki 9.490 jiwa penduduk miskin (17,66 persen), serta Kabupaten Raja Ampat sebanyak 8.600 jiwa atau 16,57 persen.
Menanggapi data tersebut, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu menyebut bahwa tingginya angka kemiskinan merupakan realitas yang harus dihadapi bersama.
Menurutnya, kondisi tersebut turut dipengaruhi oleh tingginya arus migrasi ke Kota Sorong. Banyak masyarakat dari berbagai daerah datang dengan harapan memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik.
“Memang ini realita yang kita hadapi, tetapi ini juga menjadi pemacu bagi kita untuk terus berjuang,” ujar Gubernur PBD Elisa Kambu usai upacara peringatan Hari Otonomi Daerah XXX, Senin (27/4/2026).
Dirinya mengakui bahwa selama ini Kota Sorong dikenal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut, sehingga menarik banyak pendatang. Kendati demikian, kondisi ekonomi saat ini tidak lagi mampu menampung seluruh harapan tersebut.
“Banyak orang datang karena mendengar peluang kerja di Sorong. Tapi realita hari ini, kondisi itu tidak lagi seperti dulu. Ini yang menjadi pergumulan kita bersama,” tuturnya.
Pemerintah daerah pun diharapkan dapat memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan, termasuk melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta program hunian rakyat yang lebih tepat sasaran. (Jharu)
Komentar