SORONG, PBD – Kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Papua Barat Daya disambut gelombang penolakan dari sejumlah aktivis mahasiswa dan organisasi masyarakat.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sorong bersama Koalisi Selamatkan Alam dan Manusia Papua menggelar aksi unjuk rasa di Bandara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong, Sabtu (7/6/25).
Dalam aksi tersebut, massa membentangkan spanduk berisi tuntutan penolakan tambang dan mempertanyakan keberpihakan pemerintah pusat terhadap masyarakat adat Papua.
Ketua HMI Cabang Sorong, Manaf Rumodar menyebut kunjungan Bahlil ke wilayah Gag hanya merupakan bentuk pengalihan isu.
“Kami ingin tegaskan ke senior HMI, Bahlil Lahadalia, agar jangan tutup mata soal keberadaan tambang nikel di Pulau Batang Pele dan Manyaifun, Raja Ampat,” tegas Ketua HMI Cabang Sorong, Manaf Rumodar
Menurutnya, perhatian yang berlebihan pada Pulau Gag membuat dua wilayah lainnya yang juga terdampak konsesi tambang, yakni Batang Pele dan Manyaifun justru diabaikan. Padahal, kedua wilayah tersebut memiliki nilai ekologis tinggi dan masuk dalam kawasan UNESCO Global Geopark Raja Ampat.
“Aksi ini bukan sekadar simbolik, namun sebagai bentuk nyata aspirasi masyarakat yang menolak eksploitasi atas tanah adat mereka,” lanjut Manaf.
Tak hanya menyoroti ketimpangan perhatian pemerintah, Manaf juga turut mendesak agar Menteri Bahlil menutup seluruh izin konsesi tambang nikel dan perkebunan sawit di Papua Barat Daya. Ia menilai, seluruh kebijakan yang ada saat ini belum berpihak pada masyarakat adat, dan lebih condong pada kepentingan korporasi.
“Areal Batang Pele dan Manyaifun bukan tanah kosong. Itu wilayah adat yang hidup. Itu rumah bagi masyarakat, dan juga bagian dari warisan dunia yang harus dijaga,” ungkapnya.
Aktivis HMI ini menekankan bahwa pembangunan atau investasi yang dilakukan di Papua harus berpijak pada prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis.
“Segala kebijakan dari pemerintah pusat, harus benar-benar memprioritaskan keselamatan lingkungan dan kepentingan masyarakat adat,” tandasnya.
Diberitakan Sorongnews.com sebelumnya, kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Bandara DEO Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu pagi (7/6/2025), diwarnai aksi protes keras dari puluhan aktivis lingkungan dan masyarakat adat Raja Ampat.
Saat di kawasan Bandara DEO Sorong, massa meneriakkan ‘Bahlil Penipu’ dan menuding Menteri Bahlil menghindari massa dengan keluar lewat pintu belakang Bandara.
Berdasarkan pantauan Sorongnews.com, aksi massa dimulai sekitar pukul 06.22 WIT saat rombongan Menteri Bahlil tiba di Bandara DEO Sorong. Massa yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Alam dan Manusia Papua langsung membentangkan spanduk dan poster di pintu kedatangan, menuntut pencabutan izin pertambangan di wilayah adat Raja Ampat.
Ketegangan memuncak ketika seorang utusan dari Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Menteri bersedia bertemu perwakilan massa di dalam area Bandara. Namun, pada pukul 07.02 WIT, Menteri ESDM itu justru terlihat meninggalkan bandara melalui pintu belakang tanpa menemui pengunjuk rasa. (Jharu)
Komentar