oleh

YKAN Dukung Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Hayati Secara Berkelanjutan

MANOKWARI, – Perairan di Bentang Laut Kepala Burung, Provinsi Papua Barat, merupakan salah satu perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Diperlukan pengelolaan berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan setempat. Terkait dengan hal tersebut, bertempat di Manokwari, pada tanggal 24 Maret 2022, Pemerintah Provinsi Papua Barat  mengesahkan kerja sama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) untuk konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya hayati secara berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.

Provinsi Papua Barat memiliki luas wilayah laut 106.598,9 km2 dengan panjang garis pantai 12.455 km yang dihuni lebih dari 1.700 spesies ikan karang dan 600 spesies karang keras, serta ekosistem mangrove seluas 471.902 hektare (Peta Mangrove Nasional 2021). Arah pembangunan di Provinsi Papua Barat memprioritaskan aspek konservasi yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Khusus Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.

“Pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati laut dan ekosistem pesisir perlu dilakukan secara terencana, terpadu, dan terukur demi kelestariannya. Untuk itu, saat ini sekitar 4,1 juta hektare wilayah perairan di Provinsi Papua Barat telah diakomodasi sebagai kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, yang dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Papua Barat tahun 2019-2039, dan telah diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat. Luasan kawasan konservasi tersebut secara persentase mencapai sekitar 39,90 persen luas wilayah laut dan telah berkontribusi sekitar 13,80 persen untuk kawasan konservasi secara nasional,” terang Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dalam sambutan tertulisnya.

Dominggus menambahkan bahwa dalam menjalankan kebijakan dan program pengelolaan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat tidak bisa berjalan sendiri dan selalu membuka diri untuk membangun kemitraan dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, untuk bersama-sama membangun Provinsi Papua Barat yang aman, sejahtera, dan bermartabat.

“Melalui kesempatan yang baik ini, saya sebagai Gubernur Papua Barat menghaturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Yayasan Konservasi Alam Nusantara yang telah berkontribusi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat,” jelas Dominggus.

Foto : awaludinnoer

Keterpaduan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut dengan mengedepankan aspek pelestarian dan keberlanjutannya diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat dan daerah, serta untuk kelestariannya hingga generasi mendatang. Upaya ini terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat,  salah satunya dengan mendorong pengembangan kawasan konservasi perairan baru di beberapa wilayah.

“Saat ini kami dengan dukungan YKAN dan para mitra pembangunan lainnya sedang mendorong pengembangan kawasan konservasi perairan di Misool bagian utara, Kabupaten Raja Ampat, dengan luas 308.692 hektare, dan Maksegara yang melintasi Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tambrauw dengan luas 135.302 hektare. Sejalan dengan upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga berkomitmen mendampingi Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam mengembangkan dan mengelola wilayah kelola adatnya secara berkelanjutan,” papar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Jacobis Ayomi dalam kesempatan tersebut.

“Kami bersyukur Pemerintah Provinsi Papua Barat telah melaksanakan strategi pembangunan berkelanjutan yang tidak saja berfokus pada aspek fisik, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan hak masyarakat adat dalam memanfaatkan sumber daya alam secara lestari. Hal ini bukan saja akan mendukung upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), tetapi juga mendukung pelaksanaan komitmen Pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan memerangi pemanasan global dan perubahan iklim. Untuk itu kami akan mendukung upaya Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan tugas mulia tersebut,” pangkas Direktur Eksekutif YKAN Herlina Hartanto. (**/sya)

Komentar