Tidak Sesuai Prinsip 3S Orang Sulsel, Warga KKSS Tolak Muswil yang akan Digelar 24 Agustus Mendatang

SORONG, PBD – Sejumlah warga kerukunan keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) yang mendiami Provinsi Papua Barat Daya menyatakan menolak Musyawarah Wilayah (Muswil) yang sebelumnya telah diberitakan media ini beberapa waktu lalu.

Sekretaris BPD KKSS Kota Sorong, Syarifudin, SE kepada sejumlah media di Kota Sorong, Rabu malam (16/8/23) mengatakan bahwa Muswil yang dilaksanakan oleh SC dan OC mengatasnamakan KKSS Papua Barat Daya tidak sesuai dengan prinsip orang Sulawesi Selatan yaitu Sipakaraja atau saling menghormati membantu dan menghargai dan menciptakan Budaya 3S yaitu Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge.

“Saya atas nama sekretaris BPD KKSS Kota Sorong menyatakan dengan tegas bahwa muswil yang dilaksanakan oleh DPD KKSS Papua Barat kami tolak. Saya selaku sekretaris Kota Sorong maupun Ketua kami, tidak pernah dipanggil untuk rapat tentang pembentukan rencana Muswil yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus. Kami anggap bahwa itu bentuk pelecehan terhadap Kami. Kenapa saya katakan itu bentuk pelecehan, yang pertama mereka bentuk panitia tanpa sepengetahuan kami, kedua mereka bentuk di Manokwari seharusnya kalau memang mau bentuk harus ditempat akan dibentuknya organisasi tersebut yaitu di wilayah Papua Barat Daya. Ketiga Tidak ada penyampaian kepada kami sebagai pemilik wilayah di Papua Barat Daya, tiba-tiba ada surat dipanggil untuk ikut Muswil,” ungkap Syarifudin.

Ia pun meminta agar pelaksanaan Muswil tersebut untuk segera dihentikan, karena akan menciptakan situasi pro dan kontra sesama warga Sulawesi Selatan.

“Saya selaku masyarakat KKSS kota Sorong tidak mau melihat KKSS ini berantakan. Kami mau persatuan pada umumnya, sehingga apabila ini dipaksakan maka bisa terjadi perpecahan sesama kami. Apalagi ini memasuki tahun politik, sehingga jangan sampai ada gesekan untuk memuaskan kepentingan politik sesaat. Ingat 3 prinsip orang Sulawesi Selatan, Sipakaraja atau saling menghormati membantu dan menghargai dan menciptakan Budaya Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge, ” tegasnya.

Senada dengan Syarifudin, Ketua BPD Hikma Kabupaten Sorong Selatan sekaligus Ketua tim inisiator pembentukan KKSS Wilayah Papua Barat Daya, Ruslan Nanrang pun kecewa dengan langkah yang diambil oleh DPD KKSS Papua Barat yang melangkahi kewenangan warga KKSS di Provinsi Papua Barat Daya. Apalagi setelah Ia melakukan konsultasi dengan pengurus DPP KKSS, bahwa belum ada satu aturan dalam AD ART Organisasi yang mengatur terkait Muswil di daerah pemekaran.

“Kami ini sudah berjuang dan mempersiapkan KKSS Papua Barat Daya sejak bulan Desember 2022, kami berjalan pelan karena mengingat ini tahun politik. Kami tidak mau ribut-ribut dan menabrak kelaziman prinsip-prinsip orang Sulawesi Selatan yaitu musyawarah. Kami tim inisiator sudah melakukan hal itu, musyawarah, duduk bersama, bertemu sesepuh, orang tua, tokoh-tokoh tetua, minta pendapat, masukan dan arahan, supaya KKSS ini organisasi yang benar-benar wadah kultural warga Sulawesi Selatan di Papua Barat Daya,” ujar Ruslan.

Ia pun mengatakan sudah berupaya komunikasi dengan DPD KKSS Papua Barat agar tidak mengambil peran yang seharusnya dilakukan oleh warga KKSS di Papua Barat Daya. Namun komunikasi tersebut nampaknya tak berjalan baik karena DPD KKSS Papua Barat telah membentuk panitia Muswil untuk warga KKSS di Papua Barat Daya. Ia menambahkan bahwa pihaknya pun sudah komunikasi dengan DPP KKSS agar dapat mengambil alih persoalan tersebut agar terhindar benturan antar warga KKSS di Papua Barat Daya.

“Kalau sampai Muswil ini tetap dilaksanakan, Kami akan mengambil upaya – upaya hukum karena ini menciderai harkat dan martabat Kami warga Sulawesi Selatan yang mendiami tanah Papua Barat Daya,” tegas Ruslan.

Ditambahkan oleh Ketua Himpunan Keluarga Bone Kota Sorong, sekaligus anggota tim inisiator pembentukan KKSS Wilayah Papua Barat Daya, Andi Amirudin Parani, SH, Ormas seharusnya bersifat kemasyarakatan, mengurusi masalah suka, duka dan masalah-masalah warganya, bukan sebaliknya menimbulkan masalah. Apalagi KKSS ini merupakan organisasi yang besar bahkan menjadi salah satu organiasi skala internasional karena mempunyai pengurus di luar negara Republik Indonesia. KKSS juga merupakan organisasi masyarakat berbadan hukum yang memilki payung hukum yang jelas.

“Oleh karena itu tatanan-tatanan, pelaksanaan organisasi ini harus betul-betul dipatuhi oleh semua pengurus. Karenanya, Saya mau sampaikan memandang dari sisi hukum ini banyak sekali tanda tanya, dapat kita ketahui bahwa Muswil ini bersifat ilegal. Kenapa saya katakan demikian karena dalam aturan organisasi dijelaskan bahwa Muswil bertujuan untuk menilai laporan pertanggungjawaban ketua dan menetapkan badan pengurus wilayah serta memilih Ketua yang baru, nah kemudian Muswil besok yang akan dilaksanakan ini mau pertanggung jawabkan ketua siapa, KKSS Papua Barat Daya ini baru mau dibentuk,” ujar Amirudin.

Ia pun menilai bahwa Muswil yang diadakan pun terkesan dipaksakan dan hal itu resikonya cukup besar bagi keluarga KKSS di Papua Barat Daya. Karena akan meimbulkan kecurigaan dan rasa tidak percaya lagi kepada organisasi.

“Kami harap kalau bisa senior-senior kami di DPP bisa mengambil alih persoalan ini, Kemudian dari DPP bisa mengambil sikap demi kepentingan seluruh warganya yang ada di Papua Barat Daya dan demi kepentingan dan nama baik organisasi ke depan” tutup Amirudin. (oke)

Baca tautan sebelumnya : https://sorongnews.com/kkss-pbd-mencari-figure-terbaik-ini-syaratnya/

____

Komentar