SORONG, PBD – Senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Papua Barat Daya yang juga anggota Komite III DPD RI, Hartono, mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera mengambil langkah cepat dan terukur dalam menangani kasus dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa puluhan pelajar di Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Senin (1/12/2025)
Hartono menegaskan bahwa keselamatan pelajar harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, penanganan medis yang cepat dan tepat adalah langkah darurat pertama yang tidak boleh ditunda.
“Sebagai anggota Komite III yang salah satunya membidangi pengawasan sektor kesehatan, khususnya program MBG, saya minta agar langkah-langkah medis segera dilakukan untuk para korban. Ini situasi kedaruratan yang harus ditangani cepat,” tegas Hartono via telepon usai tiba di Bandara Jakarta, Senin malam.
Selain meminta penanganan medis, Hartono juga menyatakan bahwa Komite III DPD RI akan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik Badan Gizi Nasional (BGN) pusat maupun daerah untuk memastikan penyebab dugaan keracunan dapat diungkap secara menyeluruh.
“Kami akan berkoordinasi dengan BGN baik di pusat maupun daerah, satgas MBG, juga instansi pengawasan lainnya, untuk mengetahui sumber masalahnya. Harapan kita, kasus seperti ini menjadi yang terakhir di Papua Barat Daya,” ujarnya.
Hartono menekankan bahwa program MBG adalah program baru pemerintah yang bertujuan baik, sehingga tidak boleh menimbulkan ketakutan di masyarakat. Ia mengingatkan bahwa pengelolaan makanan dalam jumlah besar sangat sensitif, mulai dari proses pembelian bahan, penyimpanan, pengolahan, produksi hingga distribusi.
“Rantai pengolahan makanan massal itu panjang dan harus sangat diperhatikan. Masyarakat jangan takut menerima program yang sebenarnya sangat bagus ini. Tapi pemerintah harus pastikan semua rantai itu diawasi ketat,” jelasnya.
Terkait dugaan keracunan tersebut, Hartono mengatakan bahwa saat ini belum dapat disimpulkan di titik mana kesalahan terjadi. Pihaknya menunggu hasil investigasi dari petugas di lapangan.
“Kita belum bisa memastikan di mana letak kesalahannya. Kami akan koordinasi dengan pihak terkait di daerah untuk melakukan penyelidikan menyeluruh. Jika ke depan ditemukan kelalaian, tentu akan ada sanksi sesuai kontrak,” tegasnya.
Senator Hartono berharap kasus ini menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah daerah dan seluruh penyelenggara program MBG agar pengawasan dan prosedur tetap (SOP) semakin diperketat demi menjamin keselamatan penerima manfaat, khususnya para pelajar.
Hingga berita ini diturunkan, puluhan siswa yang mengalami gejala keracunan masih menjalani perawatan intensif di fasilitas kesehatan di Waisai. Pemerintah setempat bersama satgas daerah tengah melakukan penelusuran terhadap sampel makanan yang dikonsumsi para pelajar tersebut. (oke)
Komentar