MAYBRAT, – Bupati Maybrat, Bernard Sagrim, menegaskan bahwa pemekaran Kabupaten Maybrat Sau telah di depan mata dan tinggal ambil saja. Pembentukan daerah otomomi baru (DOB) yang pisah dari wilayah Kabupaten Maybrat di Papua Barat ini sudah menjadi konsensus nasional alias komitmen bersama dengan pemerintah pusat.
“Perlu menjadi catatan bahwa, pembentukan Kabupaten Maybrat Sau tidak ada kaitannya dengan persoalan apapun di Papua. Namun, Maybrat Sau dimekarkan karena komitmen bersama antara pemerintah pusat di Jakarta dan semua pemangku kepentingan di Papua Barat juga di Maybrat”, tegas Bupati Sagrim kepada Sorongnews, Kamis (22/4/21).
Dikatakannya, konflik ibukota Maybrat yang berlangsung sekitar 10 tahun sudah selesai baik. Dimana ibukota telah dipindahkan dari Ayamaru ke Kumurkek, proses pemerintahan juga sudah berjalan sejak tanggal 3 Oktober 2018. Lalu dibuat fakta damai, ataupun nota kesepakatan berdamai yang ditandatangani Mendagri RI ke 28, Tjahjo Kumolo.
Tidak hanya Mendagri RI, nota kesepakatan damai inipun ditandatangani Bupati Bernard Sagrim mewakili Ayamaru sama Aitiyo dan mewakili Aifat Raya yakni Agus Saa. Dimana ibukota Maybrat pindah di Kumurkek dengan catatan atau solusi menyelesaikan Ayamaru yaitu, Kabupaten Maybrat Sau dimekarkan di Maybrat dan ibukota di Ayamaru.
“Pemekaran Maybrat Sau sudah konsensus nasional dan ditandatangani bersama-sama oleh pemangku kepentingan. Untuk itu kalau ada kebijakan pemekaran kabupaten/kota di lakukan ditanah Papua ataupun diluar Papua otomatis Maybrat Sau juga ikut. Contoh, jika besok di Bogor ada pemekaran, Maybrat Sau juga ikut gabung disitu”, cetusnya.
Disinggung soal administrasi Maybrat Sau, Sagrim mengaku bahwa, semuanya sudah di siapkan tinggal toki palu.
“Intinya itu, barang sudah ada (Maybrat Sau) tinggal ambil saja. Dan, ibukota Maybrat turun dari Ayamaru ke Kumurkek dengan peraturan pemerintah No. 41 tahun 2019. Untuk itu, Maybrat Sau harus turun dari Jakarta ke Ayamaru agar masalah di Maybrat selesai”, tutup Sagrim. [Valdo]
Komentar