SORONG, PBD – Kepala SD Berkat Sorong, Jeini Moga Saceira buka suara dan angkat bicara terkait persoalan yang tengah ramai diperbincangkan publik mengenai tidak diberikannya Surat Keterangan Lulus (SKL) kepada salah satu siswi lulusan SD Berkat Sorong PW yang dikaitkan dengan tunggakan pembayaran uang sekolah sebesar Rp 1 juta rupiah.
Hal ini disampaikan Kepala SD Berkat Sorong Jeini Moga Saceira saat ditemui Sorongnews.com, Jumat malam (20/6/26).
Ia menyebut, informasi yang beredar tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, sekaligus turut mencemarkan nama baik sekolah yang ia pimpin.
“Saya ingin meluruskan pemberitaan yang berkembang. Disebutkan bahwa hanya karena uang satu juta rupiah, kami tidak memberikan SKL kepada siswa dan saya menyampaikan fakta yang sesungguhnya terjadi di sekolah kami,” kata Kepala SD Berkat Sorong Jeini Moga Saceira saat memberikan klarifikasi, Jumat malam (20/6/25).
Ia menjelaskan bahwa, siswi PW bersama adiknya memang bersekolah di SD Berkat Sorong. Selama enam tahun dari kelas 1 hingga kelas 6, pihak sekolah tidak pernah memaksa atau menagih tunggakan SPP dari keluarga siswi tersebut.
“Padahal, sesuai aturan yayasan, seharusnya ada pembayaran rutin. Tetapi kami maklum dengan kondisi orang tua siswi seperti apa, sehingga tidak ada pemaksaan sama sekali,” jelasnya.
Diakuinya, masalah mulai muncul saat menjelang ujian akhir Sekolah. Dalam rapat antara pihak sekolah dan para orang tua siswa, disepakati bahwa pembayaran uang ujian harus dilunasi sebelum pelaksanaannya. Orang tua PW sempat meminta keringanan agar anaknya tetap dapat mengikuti ujian dengan janji pembayaran menyusul. Sekolah mengizinkan, namun hingga ujian selesai, pembayaran tak kunjung dilakukan.
“Kami hanya menahan SKL, bukan karena SPP, namun karena belum dilunasinya uang ujian. Orang tua PW baru membayar Rp 500 ribu dari total yang disepakati. Kami sudah sampaikan bahwa SKL bisa diberikan setelah pelunasan,” ungkapnya.
Menurut Jeini, tanpa sepengetahuan pihak sekolah, orang tua siswi PW kemudian melaporkan kejadian ini ke Dinas Pendidikan Kota Sorong. Kepala Dinas Kota Sorong yang masih dijabat Plt Kepala Dinas Pendidikan Arby Mamangsa lalu menghubungi pihak sekolah dan meminta agar SKL segera diberikan.
“Saya bilang kepada beliau pak Arby, ini sekolah yayasan, kami punya aturan sendiri, dan sekolah yayasan ini mitra dari Dinas Pendidikan. Apabila bapak kepala dinas bersedia membayar uang ujian yang kurang, kami tentu akan keluarkan SKL-nya,” ucapnya.
Setelah dikonfirmasi bahwa sisa pembayaran telah ditransfer melalui perantara pendamping pendidikan Dinas Pendidikan Kota Sorong, pihak sekolah pun langsung menghubungi orang tua siswi PW untuk mengambil SKL. Namun, Kepala SD Berkat Sorong ini mengaku terkejut ketika berita persoalan ini justru viral dan menyudutkan pihak sekolah.
“Pagi-pagi saya kaget, teman-teman kirimkan link berita yang menyudutkan kami. Ini sangat mencemarkan nama baik sekolah, padahal kalau mau dibilang dari Dinas sudah membayar uang satu juta tunggakan orang tua PW ini, seharusnya tidak usah lagi persoalan ini diperpanjang dimuka publik,” bebernya.
Ia menyesalkan tindakan Plt Kepala Dinas Pendidikan Arby Mamangsa yang dianggap terlalu jauh mencampuri urusan internal sekolah swasta tanpa komunikasi lebih dulu. Jeini menegaskan, SD Berkat selama ini sangat terbuka dan ringan tangan membantu siswa dari keluarga tidak mampu.
“SPP di sini hanya Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu. Bahkan banyak siswa-siswi yang belum bayar pun tetap kami bantu, termasuk siswi PW ini dari Kelas 1 sampai 6 belum sama sekali membayar SPP, namun kalau mau dibilang kami salurkan beberapa bantuan kepada siswi PW ini. Jadi tidak adil kalau sekolah kami diviralkan seperti ini,” sesalnya.
Ditambahkannya bahwa, saat sebelum siswi PW naik ke bangku kelas 6, pihak sekolah sudah mengingatkan agar terlebih dahulu melunasi uang ujian sekolah sebelum ujian dilaksanakan.
“Sebelum siswi ini ujian sekolah, sebelum duduk di kelas 6, kami dari sekolah sudah ingatkan bayar terlebih dahulu uang ujian sekolah, nanti baru bayar tunggakan SPP-nya. Padahal sebelum naik kelas 6 juga, kami ingatkan orang tuanya PY ini untuk bayar tunggakan SPP-nya secara cicil, namun orang tuanya banyak alasan, padahal kami minta sudah jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan ujian Sekolah, namun selalu saja beralasan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Jeini berharap, kedepan pihak Dinas Pendidikan dapat menjalin komunikasi yang lebih baik dengan sekolah-sekolah swasta, terutama apabila terdapat ada persoalan yang melibatkan orang tua siswa-siswi.
“Kalau ada masalah seperti ini, seharusnya kami dipanggil. Duduk bersama dengan dinas dan orang tua, cari jalan keluar. Bukan langsung diviralkan seperti ini,” pungkasnya .
Ia berharap agar hubungan antara SD Berkat Sorong, yayasan, dan Dinas Pendidikan dapat diperbaiki demi keberlangsungan dunia pendidikan yang lebih baik dan saling menghargai peran masing-masing.
“Kami harapkan agar hubungan kami dengan Dinas Pendidikan terus berjalan baik, apalagi di sekolah kami ini siswa-siswinya orang tuanya banyak dikategorikan kurang mampu, namun kami terus membantu persoalan yang ada. Dibilang juga kami sekitar 90 persen siswa kami anak-anak OAP, sehingga kami kalau memberikan pembiayaan SPP selalu memikirkan kondisi keuangan orang tua siswa, nanti bisa dicek saja kondisi sekolah kami seperti bagaimana. Kami harapkan persolan yang terjadi kemarin itu menjadi bahan pembelajaran untuk saling menghargai satu sama lainnya tanpa menyudutkan pihak manapun,” tandasnya. (Jharu)
Komentar