SORONG, PBD – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Sorong menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak SMP Negeri 6 Kota Sorong, panitia Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB), Dinas Pendidikan Kota Sorong, serta perwakilan orang tua calon siswa bertempat di Kantor DPR Kota Sorong, Kamis (26/6/25).
RDP ini digelar sebagai respon atas aksi protes yang dilakukan puluhan orang tua calon siswa sehari sebelumnya, pada Rabu (25/6/25) di lingkungan SMP Negeri 6 Kota Sorong. Protes tersebut menyuarakan ketidakpuasan orang tua calon siswa terhadap hasil SPMB tahun ajaran 2025/2026.
RDP dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Sorong Michael Ricky Taneri didampingi Ketua Komisi I DPR Kota Sorong Iqbal Arsyad Arfan dan turut dihadiri sejumlah anggota Komisi I serta sejumlah anggota DPRD Kota Sorong lainnya.
Wakil Ketua II DPRD Kota Sorong Michael Ricky Taneri menyampaikan bahwa pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mencari solusi atas keluhan para orang tua calon siswa. Ia menuturkan bahwa pihaknya telah mendengar langsung penjelasan dari pihak sekolah, panitia seleksi hingga pihak Dinas Pendidikan Kota Sorong.
“Permintaan dari orang tua calon siswa adalah agar anak-anak mereka diterima karena mereka berdomisili di sekitar SMP Negeri 6. Namun disisi lain, sekolah sudah membuka 11 rombel (rombongan belajar) dan tidak bisa menambah lagi, sehingga ini menjadi dilema,” ujar Wakil Ketua II DPRD Kota Sorong Michael Ricky Taneri
Menurutnya, ada anggapan dari orang tua calon siswa terkait adanya praktik percaloan serta permainan orang dalam dalam proses seleksi. Namun tuduhan tersebut terpatahkan setelah pihak SMP Negeri 6 Kota Sorong membuka data secara transparan.
“Saya apresiasi SMP Negeri 6 karena mereka mampu menunjukkan data secara lengkap. Hasil nilai, jalur masuk hingga alamat semua jelas. Ini bentuk pertanggungjawaban yang baik,” terangnya.
Kendati demikian, diakuinya bahwa tidak semua orang tua calon siswa merasa puas. Ia menyebut sebagian orang tua calon siswa masih kecewa lantaran anak mereka tidak diterima.
“Wajar jika ada yang belum bisa menerima. Namun kami tetap mendorong orang tua agar segera mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah lain sebelum pendaftaran ditutup,” ucapnya.
Ricky Taneri mengungkap bahwa sejumlah orang tua calon siswa bersepakat dan berencana menghadap Wali Kota Sorong pada Senin (30/6/25) mendatang untuk mencari solusi lebih lanjut.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong Yuliana Kirihio menegaskan bahwa pihaknya tidak dapat memaksakan penambahan rombel di SMP Negeri 6 Kota Sorong karena keterbatasan sarana dan daya tampung.
“Kami hanya bisa memilih, menyelamatkan 32 orang ini dengan mengorbankan ratusan yang sudah diterima, atau sebaliknya. Setelah dicek, ternyata tidak ada rombel kosong, kuota penuh, tidak ada meja dan kursi yang cukup. Artinya tidak memungkinkan untuk menambah siswa lagi,” tegas Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong Yuliana Kirihio.
Yuliana meluruskan informasi bahwa Dinas Pendidikan Kota Sorong yang mengusulkan tambahan 32 nama siswa.
“Itu bukan dari kami. Itu usulan solusi dari pihak sekolah sendiri. Kami verifikasi melalui Dapodik dan hasilnya memang tidak ada rombel kosong,” jelasnya.
Sebagai solusi alternatif, dibeberkannya bahwa pihaknya siap memfasilitasi orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.
“Saya sendiri sekolah di swasta dan bisa sampai seperti ini. Jangan pandang sebelah mata sekolah swasta. Kalau ada yang bilang sekolah swasta sudah tutup, mari bicara dengan kami. Kami akan fasilitasi dan beri rekomendasi agar anak-anak tetap bisa sekolah,” tandasnya.
Pantauan Sorongnews.com, RDP yang berlangsung selama beberapa jam itu belum menghasilkan solusi yang memuaskan semua pihak. DPR Kota Sorong, Dinas Pendidikan, dan pihak sekolah tetap berkomitmen untuk mencari jalan tengah tanpa mengorbankan kualitas dan kapasitas pendidikan.
Persoalan ini pun diperkirakan akan berlanjut, mengingat rencana sebagian orang tua calon siswa untuk menyampaikan aspirasi langsung ke Wali Kota Sorong pada Senin (30/6/25) mendatang. (Jharu)
Komentar