Pj Wali Kota Sorong Gaungkan Paradigma Modern dalam Pelayanan Pemerintahan

SORONG, PBD – Pj Wali Kota Sorong, Dr. Bernhard Eduard Rondonuwu, S.Sos., M.Si., memimpin apel bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Sorong di kantor Wali Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (11/11/24).

Dalam kesempatan tersebut, Ia menyampaikan paradigma pelayanan pemerintah masa kini yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Arahan ini merujuk pada pengarahan langsung dari Presiden RI yang disampaikan saat Rakornas di Sentul.

Pj Wali Kota menekankan pentingnya menyelaraskan visi dan misi dengan pemerintah pusat untuk menciptakan pelayanan yang satu komando. Menurutnya, hanya dengan keselarasan tersebut, pelayanan publik dapat benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Salah satu konsep yang dijelaskan Pj Wali Kota adalah Digital Governance, sebuah sistem pemerintahan yang mengedepankan interaksi dan keterbukaan dengan publik. Ia menggarisbawahi pentingnya pemerintahan yang lincah dalam menanggapi kebutuhan dan keluhan masyarakat secara real-time. Sistem ini diyakini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik di Kota Sorong.

Pj Wali Kota juga menyebut bahwa pemerintah Kota Sorong harus mampu menerapkan teknologi digital secara optimal dalam setiap sektor pelayanan. Hal ini, menurutnya, akan menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam menjalankan setiap tugasnya.

Lebih lanjut, Pj Wali Kota Sorong juga memperkenalkan paradigma kontemporer dalam pelayanan pemerintah, yang disebut sebagai Paradigma Kontemporer. Pendekatan ini menitikberatkan pada inklusivitas dan keterbukaan terhadap inovasi, serta fleksibilitas dalam penerapan kebijakan publik.

Ia menegaskan bahwa pemerintah harus berani melakukan perubahan sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas dan keterlibatan masyarakat adalah pilar utama dalam paradigma ini, sehingga pemerintah dapat terus membangun kepercayaan dari warga Kota Sorong. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya sebagai penerima layanan, tetapi juga menjadi mitra dalam proses pembangunan.

Selain itu, Pj Wali Kota juga memperkenalkan konsep New Public Service (NPS), sebuah pendekatan yang berfokus pada membangun hubungan yang erat dengan masyarakat. Dalam paradigma ini, pelayanan publik tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari proses dan hubungan yang terbentuk antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, kepercayaan dan kolaborasi adalah fondasi utama dari NPS, di mana setiap kebijakan dan program dijalankan berdasarkan kebutuhan nyata warga. Melalui NPS, pemerintah Kota Sorong diharapkan dapat menjadi pelayan publik yang lebih humanis dan responsif.

Terakhir, Pj Wali Kota Sorong menekankan pentingnya reformasi birokrasi untuk meningkatkan orientasi dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Ia menyebut bahwa reformasi ini bukan hanya soal memperbaiki prosedur, tetapi juga mengedepankan outcome dan impact dari setiap kebijakan yang diambil.

Dengan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat, pemerintah Kota Sorong diharapkan mampu memberikan dampak positif yang lebih besar. Dr. Bernhard mengajak seluruh jajaran untuk berkomitmen bersama demi terwujudnya birokrasi yang profesional dan mampu menghadapi tantangan zaman. (Oke)

Komentar