SORONG, PBD – Pimpinan Komite Eksekutif Papua (KEP), Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw menegaskan komitmennya dalam mengawal percepatan pembangunan Papua melalui penguatan sektor ekonomi, investasi, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat berbasis kampung.
Menurut Paulus Waterpauw, pembangunan ekonomi harus berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua, khususnya dalam menciptakan kehidupan yang sejahtera dan harmonis antarwarga.
“Pembangunan Papua harus berdampak langsung ke rakyat. Yang kami kejar bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi bagaimana hasil pekerjaan di bidang ekonomi itu benar-benar memberi dampak baik bagi kehidupan masyarakat dan rasa persaudaraan,” ujar Pimpinan KEP Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw.
Lebih lanjut, diakuinya bahwa salah satu program strategis yang dipandang penting yakni Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yakni program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Program ini bertujuan membentuk dan menata perkampungan secara terintegrasi agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta kebijakan pemerintah.
Kampung-kampung tersebut menurutnya akan disiapkan melalui proses penataan wilayah, pembangunan infrastruktur dasar seperti jembatan, serta penguatan akses ekonomi secara bertahap.
“Program Kampung Nelayan Merah Putih ini ditargetkan mencapai 200 kampung pada tahun ini, mencakup Papua Barat, Papua Barat Daya, dan wilayah Papua lainnya,” jelasnya.
Dirinya menilai program Kampung Nelayan Merah Putih tersebut sebagai peluang besar bagi daerah untuk menjemput kebijakan nasional dan internasional, sekaligus membuka ruang investasi yang aman dan berkelanjutan dengan tetap memberikan proteksi kepada masyarakat adat.
Selain sektor permukiman, Waterpauw memandang terkait pengelolaan hasil tambang yang harus memberi manfaat langsung kepada masyarakat melalui skema pemberdayaan dan operasi berbasis kepentingan rakyat.
“Tambang ini pilihan, namun yang lebih penting adalah bagaimana ruang hidup masyarakat tetap terjaga dan hasilnya dikelola untuk kesejahteraan bersama,” tegasnya.
Di sektor pendidikan, ia menyatakan dukungan penuh terhadap Sekolah Rakyat, sebuah konsep pendidikan alternatif bagi masyarakat yang belum mampu menyelesaikan pendidikan formal.
“Ada juga program sekolah rakyat, ini dinilai penting untuk mencerdaskan dan memberdayakan generasi muda Papua, terutama mereka yang terkendala faktor ekonomi,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, dirinya mengapresiasi program sekolah sepanjang hari yang telah berjalan di Sorong Selatan Papua Barat Daya, dimana anak-anak tidak hanya belajar, namun turut mendapat fasilitas mandi, ganti pakaian, sarapan pagi, makan siang, hingga lingkungan belajar yang bersih dan sehat.
“Sekolah sepanjang hari yang merupakan program yang telah dicanangkan di Sorong Selatan dan berjalan hingga saat ini harus kita dukung bersama, tentu pola pendidikan seperti ini sangat baik dan perlu kita dukung bersama,” tuturnya.
Paulus Waterpauw turut memberikan apresiasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah meninjau langsung pelaksanaannya di SMA Negeri 2 Kota Sorong bersama Wakil Gubernur Papua Barat Daya.
Ia melihat antusiasme dan rasa syukur para siswa saat menerima makan siang bergizi, yang menurutnya menjadi indikator kuat keberhasilan program tersebut.
Program MBG di sekolah tersebut menyiapkan 1.206 porsi makanan setiap hari untuk 1.136 siswa, serta dinikmati juga oleh guru dan tenaga kependidikan lainnya, termasuk petugas kebersihan.
“Ini sangat membantu anak-anak kita yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah. Pendidikan gratis ditambah gizi yang baik adalah kombinasi luar biasa,” ujarnya.
Paulus Waterpauw menegaskan bahwa KEP hadir untuk mengawal seluruh program pembangunan agar berjalan efektif dan tepat sasaran.
“KEP akan memiliki staf di setiap provinsi untuk melakukan simulasi, evaluasi, serta memastikan program pusat benar-benar dirasakan masyarakat,” imbuhnya.
Ia menyebut, kehadiran KEP akan senantiasa berkolaborasi serta bersinergi dengan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan lembaga pembangunan lainnya untuk menyatukan isu, tantangan, dan solusi pembangunan di seluruh enam provinsi di Tanah Papua.
“Kami tidak bicara per provinsi secara terpisah, namun menyeluruh. Apa kendala di Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Selatan, dan wilayah lain kita angkat bersama,” tandasnya. (Jharu)
Komentar