SORONG, PBD -Provinsi Papua Barat Daya kembali menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan tenaga kerja dengan memasuki tahap penetapan kandidat dalam ajang Paritrana Award Tingkat Provinsi 2025.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sorong Iguh Bimantoroyudo menyatakan bahwa penilaian telah dilaksanakan dan saat ini pihaknya tengah menyusun hasil scoring untuk menentukan kandidat terbaik.
“Nama-nama kandidat belum bisa kami umumkan karena masih dalam proses pembahasan internal,” ujar Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sorong Iguh Bimantoroyudo usai rapat pleno penilaian yang digelar disalah satu hotel di Kota Sorong, Senin (14/7/25).
Menurutnya, Paritrana Award merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada pemerintah daerah dan badan usaha yang memiliki kepedulian tinggi terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan, baik untuk pekerja formal maupun nonformal.
Dalam kategori pemerintah daerah, ia menyebut, terdapat perwakilan dari sejumlah pemerintah kota dan kabupaten di wilayah Papua Barat Daya.
Sementara untuk kategori badan usaha, penilaian dilakukan terhadap perusahaan besar, menengah, kecil, hingga UMKM yang tidak hanya taat regulasi, namun juga peduli terhadap pekerja rentan di lingkungan sekitarnya.
“Kami melihat bagaimana perusahaan mengalokasikan anggaran bagi perlindungan tenaga kerja, termasuk dukungan terhadap program sosial komunitas,” imbuhnya.
Ia memaparkan bahwa tahap selanjutnya yakni wawancara kandidat yang dijadwalkan pada 21-22 Juli 2025, sebelum akhirnya ditetapkan pemenang.
Penilaian dilakukan secara objektif dan terukur berdasarkan indikator seperti cakupan perlindungan sosial, komitmen anggaran, serta inisiatif dalam menjangkau pekerja informal.
“Paritrana Award diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan kepedulian semua pihak terhadap pentingnya jaminan sosial tenaga kerja, sebagai bagian dari pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM Papua Barat Daya Suroso menuturkan bahwa Paritrana Award bukan sekadar penghargaan, namun sebagai bentuk pengakuan atas kerja nyata dalam menjamin keselamatan dan keberlangsungan hidup pekerja, terutama yang berada di sektor informal.
“Petani, nelayan, pedagang pasar, hingga pekerja sosial keagamaan seperti marbot hingga penjaga gereja juga berhak mendapatkan perlindungan negara,” tutur Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM Papua Barat Daya Suroso.
Dijelaskannya bahwa, hingga tahun 2025, sebanyak 77.500 tenaga kerja bukan penerima upah (BPU) telah tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Dari jumlah itu, 60.000 orang dibiayai penuh oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Rinciannya, sebanyak 50.000 pekerja rentan terdiri dari tukang ojek, petani, nelayan, hingga pedagang pasar. Sisanya 10.000 orang merupakan pekerja sosial keagamaan.
“Tahun 2024 kami alokasikan perlindungan bagi 60.000 pekerja. Tahun ini kami tambah 17.500 orang lagi. Artinya, jangkauan kami terus meluas,” jelasnya
Tak hanya itu, dalam dua tahun terakhir, pemerintah provinsi telah menyalurkan lebih dari Rp8 miliar santunan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja maupun meninggal dunia.
“Kalau kepala keluarga seperti tukang ojek mengalami kecelakaan, siapa yang menggantikan perannya mencari nafkah? Negara harus hadir, dan inilah bentuk kehadiran itu,” bebernya.
Berkat inisiatif luar biasa tersebut, Papua Barat Daya berhasil menjadi provinsi terbaik di zona Banuspa** (Bali, Nusa Tenggara, Papua) dalam ajang Paritrana Award 2024.
Tak hanya tingkat provinsi, Kabupaten Raja Ampat juga mencatat prestasi serupa sebagai pemenang di tingkat kabupaten.
Dengan kinerja yang terus meningkat dan dukungan kebijakan anggaran yang kuat, Papua Barat Daya berambisi mempertahankan bahkan melampaui prestasi tahun sebelumnya dalam Paritrana Award 2025. (Jharu)
Komentar