Nomor NIK Papua Barat Daya 96, EKTP Lama Masih Berfungsi

SORONG, PBD – Semenjak berdiri sendiri menjadi daerah otonom baru, Provinsi Papua Barat Daya perlahan namun pasti mulai melaksanakan roda pemerintahan, termasuk dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil.

Plt Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Pemberdayaan masyarakat dan Kampung, Adolof Kambuaya kepada sorongnews.com diruang kerjanya, Jumat (17/2/23) mengaku bahwa setelah 1 bulan melaksanakan tugas telah melakukan kordinasi dengan direktorat jendral Dukcapil kemendagri dan langsung menggelar rapat kordinasi dengan seluruh Kepala Dukcapil se Papua Barat Daya.

Dalam rapat kordinasi tersebut, ada beberapa hal yang dibahas yaitu perubahan nomenklatur penamaan Provinsi dan NIK yang secara otomatis akan berubah yang sebelumnya Provinsi Papua Barat akan berubah menjadi Provinsi Papua Barat Daya. Dimana Nomor Kependudukan yang sebelumnya berkode 92 akan berubah menjadi 96.

“Secara hukum dan aturan provinsi, maka dengan sendirinya yang terkait administrasi kependudukan mengalami perubahan dan perubahan itu akan berjalan alamiah dan yang KTP lama masih tetap berlaku mengingat ketersediaan bahan baku dan menghadapi pemilu 2024,” ujar mantan sekretaris Sekda Provinsi Papua tersebut.

Adapun yang diprioritaskan menggunakan KTP Elektronik Provinsi Papua Barat Daya adalah mereka yang baru melakukan perekaman sejak bulan Januari 2023 hingga Februari 2023 serta Pemilih pemula yang baru berusia 17 tahun keatas.

“E-KTP yang lama tetap berjalan dan belum bisa kami tarik, semua proses akan berubah sendirinya. Misalnya EKTP lama diganti akibat kehilangan atau baru membuat KTP,” imbuh Adolof.

Ia pun menambahkan bahwa perekaman EKTP bagi warga Papua Barat Daya dengan batas akhir hingga 28 Februari 2023, disebabkan setelah tanggal tersebut telah dilakukan pemutakhiran data pemilih oleh KPU.

“Saya mengimbau kepada seluruh Dinas Dukcapil di Papua Barat Daya untuk segera melakukan perekaman EKTP sebelum batas akhir untuk penggunaan data Pemilih. Sedangkan bagi masyarakat yang belum memiliki EKTP untuk segera melakukan perekaman EKTP di kantor Dukcapil Kota dan Kabupaten,” Imbau Adolof.

Ia pun berharap pelaksanaan pendataan kependudukan di wilayah Papua Barat Daya terus mengalami perbaikan dan dapat mendukung pemutakhiran data pemilih pada pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. (Oke)

____

Komentar