SORONG, – Kabinet pemulihan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) telah melaksanakan kunjungan kenegaraan di Kota Sorong, Papua Barat, Selasa (13/9/22) lalu.
Kunjungan kenegaraan NFRPB ini dalam rangka melakukan penataan struktur pemerintahan dan konsolidasi data kependudukan di daerah negara bagian distrik.
Selain itu, diharapkan menjadi cikal bakal perhatian tersendiri bagi pemerintah Indonesia untuk membuka ruang perundingan damai, pengakuan dan peralihan kekuasaan dari negara Republik Indonesia kepada Negara Federal Republik Papua Barat dari konsensus bersama rakyat bangsa Papua pada proklamasi 19 Oktober 2011, sehingga secara bersama-sama menjamin kehidupan seluruh rakyat diatas tanah Papua.
Dalam kunjungan kenegaraan yang dilaksanakan NFRPB itu, dihadiri diantaranya, Kepala Staf Khusus Presiden, Sekertaris Negara NFRPB, serta Staf Khusus Presiden.
Dimana, ini berdasarkan surat penugasan yang dimandatkan oleh Presiden Negara Republik Federal Papua Barat, Forkorus Yaboisembu, dalam upaya melaksanakan tugas kunjungan kenegaraan keberbagai daerah diwilayah Papua yang kedepannya bakal menjadi bagian negara teritorial NFRPB.
Hal tersebut disampaikan Sekertaris Negara NFRPB, Letjen Marthen Oiwari, saat dihubungi langsung Sorongnews.com, Rabu sore (14/9/22) kemarin.
Dikatakannya bahwa, melalui kunjungan kenegaraan ini, pihaknya menginginkan untuk menata struktur hingga melihat kondisi rakyat Papua, serta berupaya menjalin hubungan baik antara pemerintah Republik Indonesia (RI) bersama dengan NFRPB.
“Kami menata struktur dan melihat rakyat Papua, kami turun atas perintah presiden Forkorus Yaboisembu, berdasarkan surat perintah, surat tugas presiden, sehingga itu kami datang untuk melihat langsung di kota Sorong. Kami menjalin hubungan baik antara Republik Indonesia bersama dengan kami, saat laporan langsung kepada pusat, kami turun untuk melihat sendiri dengan mata kami,” kata Sekertaris Negara NFRPB, Rabu sore (14/9/22) kemarin.
Disebutkannya, pemerintah RI sangat baik, dinilainya Indonesia berperan selaku orang tua dari NFRPB. Kemudian menurutnya, proses komunikasi serta hubungan antara pemerintah RI dengan pihaknya telah menjunjung tinggi norma-norma kebaikan.
“Kita lihat, Indonesia sangat baik, Indonesia selaku orang tua, selaku pembina, saya lihat laporan di pusat, cara menerima dengan baik, pemerintah Republik Indonesia bersama Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), semuanya hadir dan bicara dalam keadaan baik, ini merupakan norma-norma kebaikan, saya akan pulang dan saya akan laporkan kepada presiden kami,” sebutnya.
Lanjutnya, sebagai Sekertaris Negara NFRPB, dirinya telah melihat struktur pemerintahan, menurutnya, Indonesia turut memberikan sumbangsih dan perhatian besar kepada NFRPB, dengan memberikan anggaran pada pelaksanaan kongres ke-2 dan memberikan surat yang tertuang dalam proposal pada pelaksanaan kongres ke-3.
“Saya melihat struktur pemerintahan, orang Papua makin baik, kerjasama yang baik, karena pemerintahan Republik Indonesia itu baik, dengan memberikan kepada kami agar lebih pintar, dan mengerti, sehingga itu, Indonesia menyatakan kepada kami dengan memberikan uang 1 miliyar pada waktu kongres kedua, Indonesia adalah seorang orang tua. Untuk kongres ketiga, Indonesia memberikan surat, yang lengkap tertuang dalam proposal, memiliki muatan untuk menjaga rakyat, dan menjaga aset pemerintahan diatas tanah kami,” ungkapnya
Selanjutnya, dipaparkan Marthen Oiwari bahwa, urusan politik berkaitan dengan kedua kepala negara, dalam konteks menjalin hubungan harmonis guna mempererat hubungan yang baik demi masa depan kedua negara.
“Urusan politik adalah urusan kepala negara dengan kepala negara, saya sebagai sekertaris negara, saya datang lihat sangat harmonis, hubungan ini harus kita menjaga, Indonesia merdeka baik, Papua juga merdeka baik, untuk menjalin hubungan yang baik demi masa depan Indonesia dan Papua kedepan,” paparnya.
Pada kesempatan yang sama, dibeberkan sekertaris negara NFRPB itu bahwa, pemerintah Republik Indonesia melalui presiden RI telah memberikan sejumlah uang kepada pihaknya, menurutnya hal ini menjadi salah satu dasar pengakuan pemerintah Republik Indonesia secara diam-diam terhadap NFRPB ini.
“Ini saya lihat dengan mata, saya akan laporkan, dikarenakan Presiden RI telah memberikan uang, sudah mengaku secara diam-diam, itu yang saya lihat langsung, semuanya baik, kita harus menjaga ketertiban dunia, jangan kita ikut seperti orang-orang lain, orang-orang yang lain yang tidak mengerti pemerintahan, lembaga pemerintahan mempunyai hukum, mendapatkan predikat hukum berupa kemerdekaan sejajar dengan negara yang sama,” terangnya.
Sebagai perpanjangan tangan Presiden NFRPB, dirinya menginginkan agar perundingan dapat terlaksana, agar kedepannya tak terjadi konflik ditengah-tengah masyarakat, dan berupaya mempertemukan kedua pemimpin demi menjalin hubungan perdamaian dunia.
“Saya melihat ini sudah bagus, sehingga itu akan terjadi perundingan, tidak boleh ada konflik lagi, ribut-ribut tidak boleh, supaya Indonesia baik dimata dunia, kita duduk baik-baik, kita punya tugas mempertemukan kedua pemimpin untuk menjalin hubungan perdamaian dunia,” tegasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, surat penugasan dari Presiden NFRPB, Forkorus Yaboisembu, terkait kunjungan kenegaraan diberbagai wilayah di Papua, diantaranya berisikan tiga poin penting, diantaranya:
1. Mengevaluasi dan melengkapi kelengkapan sumber daya NFRPB.
2. Sosialisasi tentang pengawalan keamanan bersama antara NFRPB dan NKRI serta kesiapan NFRPB dalam menyambut perubahan politik dan hukum diseluruh wilayah teritorial NFRPB.
3. Perundingan damai, pengakuan dan peralihan kekuasaan dari NKRI, sekaligus sosialisasi tentang situasi dan kondisi global dalam berbagai aspek pembangunan guna menjaga keamanan bersama.
“Tidak ada kepentingan yang lain, kami ingin memiliki kehidupan yang baik, saya ingin kehidupan yang baik, jangan ada tangisan lagi, stop kita tangis lagi,” tutupnya. (Jharu)
Komentar