Merauke di Persimpangan: Mengatasi Ambisi Politik dengan Solusi Nyata

Oleh: Frederikus Gebze, S.E., M.Si (Dosen STISIPOL Yapis)

Dalam dinamika politik dan pembangunan daerah, Merauke menjadi salah satu contoh nyata bagaimana ambisi politik dapat mengaburkan tujuan kesejahteraan masyarakat. Di tengah pertarungan memperebutkan kursi gubernur dan bupati, kita perlu merenungkan apa yang sesungguhnya menjadi tujuan kita sebagai bangsa. Mengapa posisi ini begitu diperebutkan, sementara hasil dari perebutan tersebut seringkali tidak sesuai dengan harapan masyarakat? Pertanyaan ini membawa kita pada refleksi mendalam tentang arah dan tujuan kepemimpinan di Merauke.

Hanya ada satu gubernur dan satu bupati, namun ambisi untuk mengisi posisi ini sering kali mengabaikan esensi kepemimpinan yang sejati, yaitu melayani masyarakat. Para pemimpin yang seharusnya menjadi pahlawan justru terjebak dalam permainan politik yang mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan. Politik yang dimainkan tidak lebih dari sebuah sandiwara, di mana retorika kesejahteraan dan keadilan hanya menjadi alat untuk mencapai ambisi. Fenomena ini tidak hanya terjadi di tingkat daerah, tetapi juga mencerminkan situasi politik di berbagai wilayah Indonesia.

Politik di Merauke telah menciptakan kerusakan pada tatanan sosial dan demokrasi. Para pemimpin yang dipilih sering kali bertindak seperti “serigala berbulu domba” – tampil manis di luar namun memendam racun yang menghancurkan dari dalam. Tahun 2007 hingga kini, Merauke belum melihat pertumbuhan ekonomi yang signifikan meskipun dana investasi dan APBD meningkat. Pertumbuhan APBD dari 1 triliun pada 2000-2010 menjadi 2 triliun pada 2011-2024 seharusnya membawa perubahan besar, namun realitasnya berbeda. Peningkatan anggaran yang tidak diiringi dengan perbaikan signifikan dalam kualitas hidup masyarakat menunjukkan adanya masalah mendasar dalam pengelolaan keuangan dan prioritas pembangunan daerah.

Investasi yang masuk seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Namun, apa yang kita lihat di Merauke adalah sebaliknya. Dari total investasi yang seharusnya mencapai puluhan triliun, hanya sedikit yang benar-benar memberikan dampak positif. Pembenahan fasilitas negara memang terjadi pada 2016-2021, tetapi hal ini tidak cukup untuk menyelesaikan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat. Infrastruktur yang memadai adalah salah satu kebutuhan dasar, tetapi tanpa adanya strategi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, investasi tersebut tidak akan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Banyak pemimpin lokal di Merauke lebih berfungsi sebagai boneka politik daripada agen perubahan. Mereka sering kali terjebak dalam permainan politik bisnis dan kepentingan oligarki yang hanya mementingkan diri sendiri. Dalam situasi ini, Merauke terancam menjadi korban dari para pemimpin yang lebih mementingkan ambisi pribadi daripada kesejahteraan rakyat. Pemimpin yang ideal seharusnya mampu mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya dan berani mengambil keputusan yang sulit demi kemajuan daerah. Namun, realitas politik seringkali menempatkan mereka dalam posisi yang dilematis, di mana kepentingan pribadi dan tekanan dari kelompok tertentu mengaburkan visi dan misi mereka.

Untuk mengatasi masalah ini, rekonsiliasi menjadi langkah yang sangat penting. Pemimpin politik, masyarakat, dan berbagai elemen lainnya perlu duduk bersama, berdiskusi dari hati ke hati melalui pendekatan adat, agama, dan budaya. Hanya dengan rekonsiliasi kita bisa mencegah era kehancuran yang dirancang oleh ambisi pribadi dan kepentingan kelompok. Rekonsiliasi tidak hanya berarti perdamaian, tetapi juga memerlukan upaya bersama untuk memahami masalah yang dihadapi dan mencari solusi yang berkelanjutan. Merauke memiliki kekayaan budaya dan nilai-nilai lokal yang kuat, yang dapat menjadi fondasi untuk membangun kebersamaan dan kesepahaman dalam menghadapi tantangan masa depan.

Kaum muda dan organisasi kepemudaan harus mengambil peran aktif dalam proses ini. Mereka tidak boleh hanya menjadi penonton yang pasif, tetapi harus menjadi agen perubahan yang nyata. Jika tidak, kita hanya akan terus merasakan ketidakadilan dan sakit hati karena politik yang tidak berpihak pada rakyat. Kaum muda memiliki potensi besar untuk membawa energi baru dan perspektif segar dalam politik dan pembangunan daerah. Dengan pendidikan yang memadai dan dukungan dari berbagai pihak, mereka dapat menjadi pemimpin masa depan yang berintegritas dan visioner.

Politik uang dan monopoli anggaran daerah (APBD) adalah masalah serius yang harus dihadapi. Praktik ini tidak hanya merusak integritas kepemimpinan, tetapi juga mengkhianati kepercayaan rakyat. Pemimpin yang mengandalkan politik uang tidak lebih dari pemimpin palsu yang menjual harga diri demi keuntungan pribadi. Mereka yang terlibat dalam politik uang sering kali menjadi tahanan dari para pemodal yang mendanai kampanye mereka, sehingga kebijakan yang diambil cenderung berpihak pada kepentingan segelintir orang daripada kesejahteraan rakyat banyak. Praktik ini harus dihentikan dengan menegakkan hukum yang tegas dan menciptakan sistem pemilu yang transparan dan adil.

Merauke berada di persimpangan yang kritis. Untuk mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya, kita perlu menghindari ambisi dan ilusi politik yang merusak. Saatnya kita bersatu, membangun dengan hati yang tulus, dan mengutamakan solusi nyata demi kesejahteraan semua. Masyarakat Merauke harus sadar dan bangkit, menghindari perang politik yang hanya membawa kehancuran. Mari kita berjuang untuk masa depan yang lebih baik, di mana hukum dan keadilan menjadi panglima, bukan ambisi pribadi.

Dengan mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap aspek pembangunan, Merauke dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata. Kita harus mengingat bahwa tujuan akhir dari setiap upaya politik dan pembangunan adalah kesejahteraan rakyat. Semua kebijakan dan tindakan yang diambil harus selalu berpijak pada prinsip ini. Hanya dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa Merauke tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang menjadi daerah yang sejahtera dan harmonis. (**)

____

Komentar