SORONG,- Ada yang menarik dalam tahapan seleksi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI beberapa waktu lalu. Setiap calon kandidat, berdatangan dengan ciri khas masing-masing. Tak terlepas salah satu kandidat, Hartono yang datang menggunakan peci atau songkok hijau serta didampingi sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh adat, lintas suku dan agama.
Ditemui, Selasa (10/1/23), H. Hartono yang kesehariannya menghabiskan waktu di lembaga pemberdayaan ekonomi syariah, atau lembaga mikro syariah yang berdiri sejak tahun 1995 hingga 2023 ini terlihat menggunakan peci hijau ciri khasnya.
Ia pun mengawali perbincangan dengan menceritakan kisah berdirinya lembaga pemberdayaan tersebut. Dimana lembaga tersebut tumbuh dan berkembang dengan modal awal 12 juta, dari yang dulu hanya memberikan donasi kepada 3 orang duafa. hingga kini asetnya di atas 30 milyar rupiah namun tanpa melupakan ultra mikro, atau usaha usaha yang membutuhkan bantuan tanpa dana dari Dinas Sosial dalam hal memberikan pemberdayaan ekonomi.
Kini Lembaga keuangan micro Syariah Memiliki dua kantor, dimana kantor pusat terletak pada Jl. Sudirman dan kantor Cabangnya berada di Kebupaten Sorong, lembaga ini rutin menyumbangankan dana dari dinas sosial, zakat infak dan Sedekah kepada kaum dhuafa dan Mustahik (yang berhak).
Hartono lahir di Cilacap tanggal 07 Mei tahun 1969 dan memilih berkiprah di tanah Papua sejak tahun 1981. Dirinya juga merupakan founder Dewan pengawas BMT Al-Hijrah Kota Sorong sejak tahun 1981. Juga menjadi founder pemimpin, Graha Yabsira Sorong sejak tahun 1995. Lalu menjadi founder Dewas, syari’ah BMT KUM3 Kabupaten Sorong sejak tahun 2011. Setelah itu pada tahun 2022 menjadi tenaga ahli UNIMUDA Sorong.
Begitu pula pada tahun 2018 Hartono pernah menjadi pengawas yayasan inkubasi bisnis ICMI Jakarta, kemudian menjabat sebagai ketua PINBUKDA dan ABSINDO Papua Barat sejak 2008. Lalu menjabat sebagai ketua DPD PAN Kota Sorong selama tahun 2012 hingga 2022.
Kemudian menjadi tenaga pendamping UMKM Kementerian Koperasi sejak tahun, 2012 hingga 2015 dan menjadi tenaga ahli daerah DPD RI Papua Barat sejak tahun 2006 sampai 2014. Berdasarkan segudang pengalaman tersebut tentu Hartono, pun memilih ikut bertarung dalam pesta demokrasi dengan mencalonkan dirinya menjadi anggota DPD RI dapil Provinsi PBD.
Pria yang akrab disapa Pace Songkok Hijau ini mengaku memilih DPD RI ketimbang DPR RI. Dengan alasan melihat fakta politik menunjukkan bahwa DPR sangat power full dalam berbagai sistem parlementer. Khususnya dalam fungsi budgeting dan legeslasi, terdapat 3 kursi DPR yang dialokasikan untuk DOB dengan jumlah penduduknya kurang dari 1 juta, tentu hal tersebut jauh berbeda dengan jumlah komisi yang tersedia di DPR yakni komisi 11 yang merangkum 575 anggota saja.
Namun lagi-lagi tiga kursi DPR dari Papua Barat Daya tentu akan menjadi ajang kompetisi, bagi partai partai besar dan biasanya sudah tersedia nama mereka disana.
Masih Dikatakannya, DPD RI memberikan keterwakilan kepada 4 anggota sebagai perwakilan, dari seluruh provinsi sehingga adanya peluang bagi calon perorangan untuk berkontribusi, dalam membawa setiap aspirasi ke tingkat nasional nantinya.
Bapak dari empat anak ini mengaku meskipun konstitusi dan regulasi, yang berlaku saat ini sangat membatasi kewenangan lembaga DPD RI. Namun dengan kemampuan politik daerah personal pasti bisa melakukan lobby, dan interaksi politik dengan berbagai stakeholder yang ada.
“Jadi anggota DPD RI yang terpilih akan menjadi golden bridge atau jembatan emas antara aspirasi masyarakat dan, kepentingan daerah dengan mengambil kebijakan ditingkat pusat insya Allah,” ungkapnya saat dijumpai di Graha Yabsira Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Selasa (10/01/23).
Sementara itu julukan Pace Songkok Hijau sendiri menurutnya, sebagai salah satu calon anggota DPD RI harus memiliki simbol tersendiri agar lebih mudah dikenali. Dimana Songkok Hijau ini memiliki arti yang cukup mendalam dan berkaitan dengan Provinsi termudah ini.
Dia menjelaskan bahwasanya warna hijau selalu dikonotasikan dengan rasa yang sejuk, nyaman dan damai. Melihat Provinsi PBD yang baru dibentuk ini sangat membutuhkan partisipasi, seluruh elemen masyarakat guna menumbuh kembangkan Provinsi baru itu. Situasi yang aman, nyaman dan damai justru akan membantu jalannya roda pemerintahan Pj Gubernur Provinsi PBD, maupun gubernur yang terpilih nanti untuk bekerja keras dan sungguh sungguh dalam mengejar, ketertinggalan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat agar terlihat sejajar dengan provinsi lainnya.
Bukan hanya itu, warna hijau juga diidentikan dengan kelestarian lingkungan. Tanah Papua yang sering dijuluki surga kecil jatuh ke bumi, harus terus dirawat kelestariannya agar terlihat elok dipandang mata. Kemudian environmental aspect harus menjadi faktor yang diperhitungkan. Banjir, longsor, kebakaran hutan yang terjadi dimana-mana harusnya menjadi pelajaran bersama-sama.
“Semoga dengan simbol yang saya pakai ini yang sudah terhitung setengah bulan, orang lebih cepat mengenali saya bedakan dengan partai, mereka sudah punya logo pasti mudah dikenali jadi ada ciri khas sendiri sebagai calon anggota DPD RI,” demikian pungkasnya. (Fatrab)
Komentar