SORONG, PBD – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil Papua Barat Daya, Hartono menyampaikan segudang pesan penting terkait tantangan dan harapan terhadap dunia pendidikan didaerah, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya.
Menurutnya, momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2025 ini harus menjadi refleksi kolektif seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama membenahi kualitas pendidikan yang dinilainya belum merata.
“Permasalahan paling menonjol dalam dunia pendidikan kita adalah ketidakmerataan kualitas, baik dari sisi infrastruktur maupun suprastrukturnya. Akses terhadap pendidikan, tenaga pendidik, hingga fasilitas penunjang belum menyentuh semua wilayah secara adil, khususnya di daerah-daerah 3T, termasuk di Papua Barat Daya,” ujar Anggota DPD RI Dapil PBD Hartono, Jumat (2/4/25).
Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas pendidikan merupakan tanggungjawab bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi seluruh lapisan masyarakat.
“Pendidikan itu tugas kita bersama, tema Hardiknas tahun ini Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua, saya nilai sangatlah tepat, Negara memang punya keterbatasan dalam hal anggaran, meskipun sudah diatur oleh konstitusi, tetap butuh partisipasi semua pihak,” sebutnya.
Sebagai anggota Komite III DPD RI yang salah satunya membidangi urusan pendidikan, Senator dengan ciri khas songkok hijau itu menyampaikan beberapa langkah konkret yang senantiasa didorong pihaknya.
Ia menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan realisasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) disejumlah Kabupaten/Kota, sehingga hal ini menjadi langkah jitu dalam upaya mendorong peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
“Salah satu capaian yang menggembirakan adalah mulai disalurkannya TPG langsung ke guru bersertifikasi sejak awal tahun ini, tidak lagi melalui pemerintah daerah. Ini langkah positif untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan mendorong sistem pendidikan yang lebih berkualitas,” tuturnya.
Disambungnya bahwa, pihaknya senantiasa mendorong terus implementasi program Beasiswa Indonesia Pintar (BIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Provinsi Papua Barat Daya.
“Kami terus mengawal agar sasaran program BIP dan KIP ini tepat guna dan tepat sasaran untuk menciptakan pemerataan pendidikan,” ucapnya.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya terus mengawal kebijakan terkait kurikulum dan lainnya, sekaligus turut mengawal dalam segi sarana prasarana pendidikan yang dinilainya merupakan bagian dari tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi.
“Selain mendukung kebijakan pusat, kami berkomitmen untuk terus mengawasi dan mendorong pengadaan serta perbaikan sarana prasarana pendidikan yang merupakan bagian dari tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi,” jelasnya.
Ditambahkannya, terkait peluncuran program pendidikan gratis di Kota Sorong pada momentum Hardiknas, ia menyatakan dukungannya secara penuh terhadap program tersebut.
“Sebagai wakil dari Papua Barat Daya dan anggota Komite III, saya sangat mendukung inisiatif ini. Ini langkah awal yang baik dari pemerintah Kota Sorong untuk mewujudkan visi Wali Kota dalam memberikan akses pendidikan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat dan hal ini terealisasi berkat kolaborasi semua pihak,” bebernya.
Ia berharap, kedepan pendidikan gratis dapat mencakup seluruh jenjang sekolah negeri maupun swasta yang memungkinkan agar tidak ada lagi anak yang tertinggal karena keterbatasan biaya.
“Kita ingin bonus demografi yang akan datang benar-benar bisa dimanfaatkan secara optimal dengan mencetak generasi emas Indonesia, dan semua itu hanya bisa diwujudkan melalui pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas,” tandasnya. (Jharu)
Komentar