SORONG, – Prospek perkembangan ekonomi global menghadapi ketidakpastian, sehingga laporan World Economic Outlook Juli 2022 merevisi kebawah angka proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2022. Pemulihan ekonomi nasional terus berlangsung hingga Kuartal II 2022. Tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional sedikit meningkat namun masih tetap terkendali dan relatif lebih baik dibandingkan peer countries. Kedepan, pemerintah akan tetap waspada dan memperhitungkan perkembangan atas berbagai risiko, mengoptimalkan peran APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022 untuk menjaga momentum pemulihan, dan juga memperkuat koordinasi global.
Pada awal bulan September 2022 Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru terkait harga bahan bakar minyak (BBM) baik BBM subsidi maupun non subsidi yaitu dengan menyesuaikan harga jual eceran BBM.
Belanja APBN yang dianggarkan sebesar Rp2.700 triliun lebih, masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Demikian juga untuk tingkat daerah di wilayah Sorong Raya, dengan anggaran belanja APBN sebesar Rp4,37 triliun diharapkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada umumnya dan Sorong Raya khususnya.
Kondisi APBN sampai dengan 30 September 2022 di wilayah Sorong Raya dapat dijelaskan dalam penjelasan-penjelasan di bawah ini.
Realisasi asumsi makro yaitu tingkat inflasi, nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amarika Serikat, harga minyak mentah (ICP), dan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:
- Inflasi bulan September 2022 secara nasional menunjukkan inflasi sebesar 1,17 persen. Sedangkan untuk Kota Sorong juga inflasi sebesar 1,49 persen. Tingkat inflasi nasional YTD sebesar 4,84 persen dan tingkat inflasi YOY 5,95 persen. Sedangkan untuk Kota Sorong sebesar 3,88 persen untuk YTD dan sebesar 4,93 persen untuk YOY.
- Nilai tukar rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per 31 Agutus 2022 adalah Rp247 per dollar Amerika Serikat.
- Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun 2022 sebesar 5,4 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sorong bedasarkan data terakhir tahun 2021 yang diterbitkan bulan Mei 2022 berada pada angka 78,49 atau mengalami kenaikan sebesar 0,04 jika dibandingkan IPM tahun 2020 yaitu sebesar 78,45. Jika dibandingkan dengan IPM secara nasional IPM Kota Sorong berada di atas IPM nasional yang sebesar 72,29. Bahkan jika dibadingkan IPM Provinsi Papua Barat, IPM Kota Sorong meunjukkan selisih yang sangat jauh dimana IPM Papua barat hanya sebesar 65,26.
Sampai dengan 30 September 2022 realisasi pendapatan APBN di Sorong Raya yang dibukukan satuan kerja Kementerian Keuangan lingkup Sorong Raya meliputi pendapatan perpajakan sebesar Rp866,12 miliar, pendapatan kepabeanan dan cukai sebesar Rp296,6 juta serta pendapatan terkait pengelolaan BMN sebesar Rp7,9 miliar.
Sampai dengan 30 September 2022 realisasi APBN di Sorong Raya sebesar Rp2.550,47 miliar atau sekitar 58,28 persen dari total anggaran Rp4.376,31 miliar. Realisasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.503,24 miliar atau 62,10 persen dari anggaran Rp2.420,87 miliar serta transfer ke daerah dana desa sebesar Rp836,90 miliar atau 42,80 persen dari anggaran sebesar Rp1.955,43 miliar.
Realisasi belanja pemerintah pusat terdiri atas realisasi belanja pegawai sebesar Rp662,05 miliar (79,30 persen dari anggaran Rp834,90 miliar), belanja barang sebesar Rp557,62 miliar (57,67 persen dari anggaran Rp966,98 miliar), belanja modal sebesar Rp279,91 miliar (45,55 persen dari anggaran Rp614,50 miliar) serta belanja bantuan sosial sebesar Rp3,67 miliar (81,64 persen dari anggaran Rp4,49 miliar).
Sedangkan realisasi transfer ke daerah dan dana desa terdiri atas realisasi transfer DAK Fisik sebesar Rp454,27 miliar (39,75 persen dari anggaran Rp1.142,96 miliar), transfer DAK Non Fisik sebesar Rp75,76 miliar (65,55 persen dari anggaran Rp115,58 miliar) dan transfer Dana Desa sebesar Rp517,19 miliar (74,21 persen dari anggaran Rp696,90 miliar). Realisasi transfer dana desa termasuk didalamnya realisasi penyaluran BLT yang berasal dari dana desa sebesar Rp157,41 miliar.
Jika dibandingkan dengan periode yang pada tahun sebelumnya, realisasi belanja APBN di Sorong Raya sampai dengan bulan September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp277,47 miliar atau 12,21 persen dari sebelumnya sebesar Rp2.273,01 miliar. Kenaikan ini diantaranya karena adanya percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa serta adanya tambahan realisasi DAK Non Fisik yang baru ada pada tahun 2022 ini. Sebelumnya DAK Non Fisik dibayarkan melalui KPPN ibukota provinsi.
Jika dibandingkan realisasi sampai dengan bulan Agustus 2022 yang sebesar Rp2.124,29 miliar, realisasi bulan September 2022 memberikan kenaikan sebesar Rp426,18 miliar atau 20,06 persen. Signifikannya realisasi bulan September 2022 disebabkan pembayaran atas belanja modal yang naik karena mulai selesainya banyak kegiatan pada bulan September ini.
Dengan realisasi seperti dijelaskan di atas, KPPN Sorong optimis realisasi sampai dengan akhir tahun 2022 dapat mencapai target yaitu di atas 90 persen untuk belanja pemerintah pusat, 93 persen untuk DAK Fisik, 95 persen untuk DAK Non Fisik serta 100 persen untuk transfer dana desa. Dengan percepatan realisasi belanja APBN diharapkan dapat meningkatkan konsumsi masyarakat dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional secara umum dan khususnya di Sorong Raya. (**/Oke)
___
__
___
___
___
___
___
___
__
___
__
__
__
___
Komentar