KABUPATEN SORONG, PBD – Pemerintah Kabupaten Sorong bersama Bank Indonesia (BI) menggelar High Level Meeting (HLM) terkait harga barang dan pengendalian inflasi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H bertempat di Aimas Hotel and Convention Centre, Kabupaten Sorong, Rabu (12/3/25).
Dalam pelaksanaan HLM itu dipimpin langsung oleh Bupati Sorong Johny Kamuru didampingi Kepala Perwakilan BI Provinsi Papua Barat Setian.
Bupati Sorong dalam pemaparannya menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sorong, pada Januari-Februari 2025, Kabupaten Sorong mengalami deflasi.
“Pada bulan Januari, deflasi tercatat sebesar -0,59 persen, sementara pada Februari sebesar -0,61 persen. Meskipun terjadi deflasi, kondisi ini tidak mengganggu kestabilan perekonomian daerah,” kata Bupati Sorong Johny Kamuru.
Lebih lanjut, ditegaskannya bahwa, meskipun terjadi deflasi pada bulan Januari-Februari 2025 di Kabupaten Sorong, harga dan pasokan bahan kebutuhan pokok di wilayah Kabupaten Sorong masih terjaga dengan baik.
“Tim Pengendali Inflasi Kabupaten Sorong terus bersinergi dengan seluruh stakeholder, melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan inflasi tetap terjaga dan terkendali. Hal ini bertujuan agar harga bahan kebutuhan pokok tetap terjangkau oleh masyarakat dan pasokan tetap cukup, khususnya selama bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri,” jelasnya.
Pengendalian inflasi, menurut Johny Kamuru merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga untuk mencegah dampak buruk bagi kondisi sosial ekonomi daerah seperti penurunan daya beli masyarakat dan meningkatnya angka pengangguran.
Pada kesempatan itu, dipaparkannya bahwa, Pemkab Sorong telah menyiapkan langkah-langkah strategis pengendalian inflasi yang perlu terus ditingkatkan dengan melakukan berbagai upaya yang telah dirumuskan sebagai berikut:
1. Pemantauan harga dan pasokan
Secara rutin dilakukan pemantauan terhadap harga dan pasokan bahan kebutuhan pokok agar dapat mengetahui adanya gejolak harga atau kekurangan pasokan.
2. Sidak Pasar dan Pemeriksaan Distributor. Pemerintah akan melakukan sidak (inspeksi mendadak) di pasar, gudang, dan distributor untuk memastikan tidak ada penimbunan barang yang dapat menyebabkan kelangkaan dan memicu kenaikan harga yang tidak wajar.
3. Intervensi harga melalui operasi Pasar.
Untuk mengatasi kenaikan harga barang yang tidak terkendali, pemerintah akan melakukan pasar murah dan operasi pasar untuk memastikan harga tetap terjangkau masyarakat.
4. Gerakan Menanam.
Untuk mengatasi volatilitas harga bahan kebutuhan pokok seperti cabe, tomat, dan sayur mayur, gerakan menanam akan didorong guna menjaga pasokan dan harga yang stabil.
5. Pengawasan BBM Bersubsidi.
Pemerintah akan meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi untuk menghindari kelangkaan dan penyimpangan dalam ukuran atau takaran distribusi BBM.
6. Pengawasan Minyak merk Kita.
Isu terkait harga minyak Kita yang tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta ketidaksesuaian takaran atau volume juga menjadi perhatian khusus. Pengawasan yang lebih ketat akan dilakukan untuk memastikan distribusi dan harga minyak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bupati Johny Kamuru berharap, dengan pelaksanaan HLM ini dapat merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih konkret dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Sorong, sehingga inflasi dapat tetap terkendali, terutama selama bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Turut hadir dalam kegiatan ini diantaranya Bupati Sorong Johny Kamuru, pimpinan Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat, Dandim 1802, Kapolres Sorong, Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong, pimpinan OPD, instansi vertikal, BUMN, BUMD, Pertamina, distributor, pengelola pasar, mall, supermarket, toko, SPBU, penjual Elpiji serta pihak terkait lainnya.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia dan seluruh stakeholder, diharapkan Kabupaten Sorong dapat menghadapi tantangan inflasi dan menjaga kestabilan ekonomi daerah, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. (Jharu)
Komentar