SORONG, PBD – Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu memastikan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat.
Hal ini disampaikan Gubernur PBD Elisa Kambu kepada awak media usai membuka pelaksanaan Rakerwil I DMI Papua Barat Daya bertempat di Aula ACC Al-Akbar, Kota Sorong, Jumat (9/1/26).
Ia menyebut bahwa, pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator tersebut dilakukan setelah proses job fit atau uji kesesuaian jabatan selesai serta memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Elisa Kambu menjelaskan, pemerintah provinsi telah melaksanakan job fit terhadap sebagian besar organisasi perangkat daerah (OPD). Kendati demikian, tidak semua pejabat dapat langsung diganti lantaran adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur mekanisme rotasi dan mutasi jabatan.
“Kita kemarin sudah melakukan job fit untuk semua OPD, sebagian sudah lama kita laksanakan, sebagian baru-baru ini. Yang sisanya tidak bisa langsung diganti karena ada ketentuan, sehingga dilakukan rolling,” ujar Gubernur PBD Elisa Kambu.
Menurutnya, hasil job fit telah dikirimkan ke BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis (pertek). Setelah pertek diterbitkan, barulah pemerintah provinsi akan melakukan pelantikan pejabat.
“Job fit ini sudah kita laksanakan dan kita kirim ke BKN. Nanti BKN menerbitkan perteknya, setelah ada persetujuan baru kita lakukan pelantikan dalam waktu dekat,” terangnya.
Elisa mengungkapkan, dari total sekitar tiga puluh lebih jabatan yang dievaluasi, sebagian besar merupakan pejabat yang telah menjabat sejak sekitar sembilan bulan terakhir. Proses job fit mencakup penjabat (Pj) di seluruh OPD, termasuk biro-biro, asisten, dan para pejabat strategis lainnya.
Dalam hasil evaluasi itu, Gubernur mengungkapkan bahwa beberapa pejabat tetap dipertahankan di jabatannya, sementara sebagian lainnya digeser atau dipindahkan ke OPD lain. Perpindahan ini turut mempertimbangkan pembentukan OPD baru yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.
“Sebagian tetap di jabatan mereka, sebagian kita geser. Ada juga yang kita geser ke OPD yang baru, karena OPD baru ini persetujuannya dari Kementerian Dalam Negeri sudah ada,” jelasnya.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tengah menyiapkan gelombang ketiga pengisian jabatan melalui mekanisme seleksi terbuka (open bidding atau selter). Seleksi ini diperuntukkan bagi jabatan-jabatan yang hingga kini masih kosong.
“Setelah ini, gelombang ketiga yakni seleksi untuk jabatan pimpinan yang masih kosong. Kurang lebih ada sekitar 14 sampai 15 jabatan yang akan kita seleksi, termasuk jabatan Sekretaris DPR PBD (Sekwan),” pungkasnya.
Langkah ini, menurut Gubernur Elisa Kambu merupakan bagian dari upaya penataan birokrasi dan penguatan kinerja pemerintahan agar pelayanan publik di Papua Barat Daya semakin efektif dan profesional. (Jharu)
Komentar