SORONG, PBD – Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu meresmikan Rumah Bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Sorong yang berlokasi di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
Peresmian tersebut ditandai dengan pengguntingan pita oleh Gubernur Elisa Kambu secara bersama-sama. Kehadiran Rumah Bersama IDI ini diharapkan menjadi pusat koordinasi, konsolidasi, dan pengembangan berbagai gagasan strategis di bidang kesehatan.
Gubernur Elisa Kambu menyampaikan bahwa Rumah Bersama IDI harus menjadi wadah bagi para dokter untuk berdiskusi, bertukar pengalaman, serta merumuskan rekomendasi kebijakan kesehatan yang dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah.
“Tempat ini diharapkan menjadi ruang berkumpulnya para dokter untuk mendiskusikan berbagai persoalan kesehatan di Papua Barat Daya, menghasilkan rekomendasi, serta menyusun rencana tindak lanjut yang dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan,” ujar Gubernur Elisa Kambu.
Menurut Gubernur, keberadaan fasilitas tersebut sangat penting mengingat kondisi layanan kesehatan di Papua Barat Daya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketimpangan distribusi tenaga dokter, khususnya dokter spesialis.
Ia menjelaskan bahwa para dokter yang bertugas di berbagai fasilitas kesehatan memiliki pengalaman dan permasalahan yang berbeda-beda. Karena itu, rumah bersama seperti ini menjadi sarana penting untuk berbagi pengalaman dan menyusun langkah-langkah penanganan yang lebih efektif.
“Jika ditemukan persoalan kesehatan yang berpotensi menjadi ancaman atau mengarah pada kejadian luar biasa (KLB), maka hal itu dapat dikonsultasikan bersama pemerintah daerah untuk mencari solusi dan langkah penanganan secara bersama-sama,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Elisa Kambu turut menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk terus memperjuangkan pembangunan rumah sakit milik provinsi.
Menurutnya, saat ini proses perencanaan masih berjalan dan telah memasuki tahap revisi master plan, penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Detail Engineering Design (DED), serta berbagai dokumen teknis lainnya.
“Kita tetap berjuang agar Provinsi Papua Barat Daya memiliki rumah sakit provinsi. Saat ini tahapan perencanaan terus berjalan dan lokasinya tetap berada di Kamubara,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua IDI Cabang Sorong, Feliks Duwit menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang telah memberikan perhatian terhadap organisasi profesi tenaga kesehatan.
Menurutnya, keberadaan Rumah Bersama IDI menunjukkan bahwa pemerintah daerah memandang organisasi profesi kesehatan sebagai mitra strategis dalam pembangunan sektor kesehatan.
“Kami bersyukur karena akhirnya memiliki rumah bersama sebagai sekretariat organisasi. Ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap organisasi profesi tenaga kesehatan, khususnya IDI,” kata Ketua IDI Cabang Sorong, Feliks Duwit.
Feliks menjelaskan bahwa secara internal, keberadaan sekretariat baru tersebut menjadi tantangan bagi organisasi untuk semakin memperkuat kapasitas kelembagaan, menjaga profesionalisme dokter, meningkatkan kompetensi anggota, serta memastikan penerapan etika profesi berjalan dengan baik.
Sementara secara eksternal, Rumah Bersama IDI diharapkan mampu menjadi pusat kajian dan pengembangan kebijakan kesehatan berbasis data ilmiah.
“Kami menilai berbagai kebijakan pembangunan kesehatan harus didukung data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan agar implementasinya benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, Feliks turut kembali mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan status darurat kesehatan di Papua Barat Daya.
Menurutnya, kondisi kesehatan masyarakat saat ini menunjukkan berbagai indikator yang mengkhawatirkan, mulai dari tingginya kasus penyakit menular hingga meningkatnya penyakit tidak menular.
“Kami menyampaikan secara independen sebagai organisasi profesi bahwa Papua Barat Daya sedang berada dalam kondisi darurat kesehatan berdasarkan data klinis, data lapangan, dan data epidemiologis yang kami miliki,” tegasnya.
Dirinya menjelaskan bahwa daerah ini menghadapi beban ganda (double burden) penyakit. Di satu sisi masih tinggi kasus penyakit menular seperti HIV, tuberkulosis, malaria, dan kusta. Di sisi lain, penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan kanker juga terus meningkat.
Selain itu, persoalan stunting masih menjadi tantangan serius yang harus segera ditangani karena berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Feliks turut menyoroti rendahnya angka harapan hidup masyarakat Papua yang menurutnya masih berada di bawah rata-rata nasional. Dirinya menilai sistem layanan kesehatan saat ini masih mengalami berbagai kendala, termasuk belum optimalnya fungsi pelayanan kesehatan yang lebih berorientasi pada upaya promotif dan preventif.
“Kita terlalu fokus pada hilir, yaitu mengobati orang yang sudah sakit. Padahal seharusnya kita memperkuat pelayanan dari hulu melalui pencegahan penyakit, pengelolaan faktor risiko, dan pembentukan perilaku hidup sehat,” paparnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya integrasi program kesehatan antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota agar seluruh program berjalan searah dan saling mendukung. Menurutnya, berbagai bidang dalam sektor kesehatan harus bekerja secara terpadu untuk menyelesaikan persoalan yang sama, mulai dari stunting, penyakit menular, hingga peningkatan kualitas layanan kesehatan.
“Kita memiliki musuh yang sama, yaitu berbagai persoalan kesehatan masyarakat. Karena itu seluruh program harus terintegrasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri,” pungkasnya. (Sip)
Komentar