SORONG, PBD – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2026, Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Hartono menyoroti tajam sejumlah persoalan mendasar di sektor pendidikan yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Menurutnya, terdapat lima fokus utama yang harus segera dibenahi guna meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Papua Barat Daya.
Fokus pertama adalah kesenjangan kualitas pendidikan. Hartono menilai masih terjadi ketimpangan yang cukup tinggi antara wilayah Papua, khususnya daerah pedalaman, dengan wilayah Indonesia bagian barat.
“Kesenjangan akses dan kualitas pendidikan ini masih sangat terasa, terutama di wilayah-wilayah terpencil,” ujar Senator PBD, Sabtu (2/5/2026).
Kedua, menurutnya terkait minimnya tenaga pengajar. Ia menegaskan distribusi guru belum merata, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Bahkan, di sejumlah wilayah masih terdapat sekolah yang hanya memiliki satu tenaga pengajar untuk seluruh jenjang pendidikan.
“Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Ada sekolah yang hanya ditangani satu guru untuk semua jenjang,” ucapnya.
Ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Banyak sekolah di Papua Barat Daya masih menghadapi kondisi bangunan yang tidak layak, rusak, serta kekurangan fasilitas penunjang seperti buku pelajaran dan alat belajar.
Keempat, lanjutnya, mengenai faktor geografis dan aksesibilitas. Kondisi wilayah yang terdiri dari kepulauan serta daerah dengan akses sulit dijangkau menjadi tantangan besar dalam pemerataan layanan pendidikan.
“Letak geografis yang sulit dijangkau membuat distribusi guru, buku, dan fasilitas pendidikan menjadi tidak merata,” tuturnya.
Kelima, faktor keamanan dan konflik sosial. Hartono mengungkapkan bahwa situasi keamanan di beberapa distrik turut berdampak langsung terhadap proses belajar mengajar, bahkan dalam kondisi tertentu menyebabkan kegiatan pendidikan terhenti.
“Situasi konflik di beberapa wilayah berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan,” terangnya.
Senator berciri khas songkok hijau itu menegaskan bahwa momentum Hardiknas harus dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi menyeluruh oleh pemerintah pusat maupun daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Papua Barat Daya.
Dirinya berharap adanya langkah konkret dan terintegrasi untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, sehingga seluruh anak di Papua Barat Daya dapat memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.
“Pendidikan menjadi kunci masa depan. Pemerintah harus hadir memastikan tidak ada anak bangsa yang tertinggal, termasuk di Papua Barat Daya,” tandasnya. (Sip)
Komentar