Gereja, Adat, dan Negara Bersatu Lawan Krisis Iklim di Papua Barat Daya

SORONG, PBD, – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya gelar sosialisasi dan kampanye aksi mitigasi perubahan iklim yang berlangsung di salah satu hotel di Aimas, Kabupaten Sorong, Rabu (10/12/25).

Kegiatan ini menghadirkan 350 peserta dari lintas sektor, mulai dari lembaga gereja, akademisi, Lembaga Masyarakat Adat, organisasi lingkungan, hingga perwakilan LSM.

Ketua panitia yang juga Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Provinsi Papua Barat Daya, Sarteis Yulian Sagrim, menyampaikan bahwa kampanye ini menjadi momentum memperkuat komitmen seluruh unsur di Papua Barat Daya dalam merespons ancaman perubahan iklim.

“Tujuan utama kegiatan ini antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat, memberdayakan komunitas, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Gereja memiliki tanggung jawab spiritual dan moral dalam menjaga ciptaan Tuhan, termasuk alam Papua,” ujarnya.

Adapun nara narasumber yang hadir antara lain:

  • Direktur Utama BPDPKLH Kementerian Keuangan
  • Dirjen PSKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  • Anggota DPD RI Komite II Bidang Lingkungan
  • Perwakilan BKSDA Papua Barat Daya
  • Dinas LHKP Provinsi Papua Barat Daya
  • Sinode GKI di Tanah Papua
  • Direktur IGRK MPV KLHK
  • Perwakilan kelompok masyarakat gereja dan adat

Sarteis menegaskan, keterlibatan gereja bukan sekadar simbol, melainkan perwujudan iman dalam menjaga keutuhan alam ciptaan.

“Alam ini milik Tuhan. Bencana di berbagai daerah termasuk Sumatera dan Aceh merupakan pengingat bahwa kerusakan hutan dan ekosistem membawa dampak serius. Kita harus kembali pada panggilan iman: menjaga tanah Papua,” tambahnya.

Mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Pj Sekda, Yakob Karet, menegaskan bahwa dampak perubahan iklim kini sudah mengancam keseimbangan hidup masyarakat.

“Dampaknya nyata, kesehatan terganggu, ekonomi melemah, cuaca ekstrem, kenaikan permukaan air laut, hingga rusaknya ekosistem,” ungkapnya.

Yakob menekankan mitigasi harus menjadi aksi lintas iman dan lintas sektor. Gereja, menurutnya, memiliki peran kunci dalam meneguhkan pesan konservasi melalui mimbar pelayanan.

Ia mengutip Pengakuan Iman Gereja di Tanah Papua:

“Aku mengaku mengesahkan dan memelihara Tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia.” ucap Yakob.

Pernyataan tersebut, kata Yakob, menegaskan bahwa pengendalian dampak perubahan iklim bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi amanat moral dan spiritual.

Gubernur melalui Sekda mengajak seluruh peserta untuk memberikan masukan terbaik guna merumuskan aksi mitigasi perubahan iklim yang terukur, kolaboratif, dan berkelanjutan.

“Semua pihak harus berkolaborasi untuk membangun Papua Barat Daya yang berwawasan lingkungan demi masa depan generasi dan keberlanjutan bumi Papua,” ujarnya.

Kegiatan ini diharapkan menjadi tonggak penyusunan Rencana Kampanye Aksi Iklim yang lebih konkret di Papua Barat Daya, melibatkan seluruh pihak pemerintah, gereja, adat, akademisi, dan masyarakat. (oke)

Komentar