Gandeng Tiga BUMN, PP GP Ansor Gelar Pelatihan Kemandirian Ekonomi Kader

MANOKWARI, – Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP GP Ansor) menggandeng tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Pertamina, PT Pos Indonesia dan Bank BNI 46, melaksanakan program pelatihan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Ekonomi PP GP Ansor, Addin Jauharuddin mengatakan bahwa guna mewujudkan kemandirian ekonomi keluargakader Badan Otonom Nahdlatul Ulama ini, PP GP Ansor menggandeng tiga UMKM tersebut untuk melaksanakan pelatihan UMKM di 34 Provinsi secara bergilir.

____ ____ ____ ____

Untuk Papua Barat, pelatihan UMKM dilaksanakan di Kabupaten Manokwari, Papua Barat pada Sabtu lalu (13/11/21).

“Papua Barat adalah propinsi ke 23 dari pelatihan di seluruh Indonesia yang sudah kami jalankan selama 1 bulan 10 hari ini. Kami berharap sahabat-sahabat Ansor di wilayah, cabang hingga ranting yang ada di Papua Barat, bisa menyerap ilmu berwirausaha dari pelatihan ini,” kata Addin kepada wartawan.

Dengan bekal kemampuan berwirausaha yang diaplikasikan pada pelaksanaan di lapangan, akan mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi keluarga, yang diharapkan juga berimbas pada kemandirian jalannya roda organisasi.

Menurut komisaris PT Pos Indonesia ini, tidak selamanya organisasi bidang kepemudaan NU ini akan mengharapkan dukungan dari pemerintah maupun perusahaan milik Negara, dalam menjalankan roda organisasi.

Begitu juga terhadap sahabat Ansor, tidak semuanya akan tertampung bekerja sebagai pegawai negeri di kantor pemerintahan, maupun bekerja di perusahaan milik Negara.

“Tetapi dengan pelatihan UMKM ini, para sahabat akan memiliki bekal untuk membuka usaha sendiri, dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain,” tukasnya.

Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Maluku, Papua dan Papua Barat, Halik Rumkel menyatakan, akan terus mendorong para sahabat Ansor yang ada di wilayah, cabang hingga ranting yang telah mengikuti pelatihan ini, untuk menjadi seorang wirausahawan sebagai sumber perekonomian keluarga.

“Itu bagian dari tanggungjawab yang akan kami lakukan. Pimpinan Wilayah tidak sekadar mendatangkan praktisi atau narasumber dalam pelatihan, tetapi juga memonitor dan mendorong adanya penerapan ilmu yang diperoleh pasca pelatihan ini,” kata Halik. (Rilis)

Komentar