SORONG, PBD – Ketua Forum Lintas Suku Asli Papua Raya Kota Sorong, Adrianus Marthen Korwa angkat bicara soal permasalahan banjir yang menjadi momok menakutkan masyarakat Ibukota Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong.
Hal ini diungkapkan Adrianus Marthen Korwa kepada Sorongnews.com, Jumat (8/3/24).
____
____
____
____
Dipaparkannya bahwa, dirinya menilai persoalan banjir dari sisi kepemimpinan pemerintah yang silih berganti hingga kini tidak kunjung terselesaikan dan masih menjadi raport merah bagi pemerintah daerah.
“Bicara soal banjir di Kota Sorong ini, tidak ada habis-habisnya. Kalau kita melihat dari kepemimpinan-kepemimpinan pemerintah yang lama hingga hari ini, belum dapat menangani banjir di Kota Sorong sampai saat ini,” beber Ketua Forum Lintas Suku Asli Papua Raya Kota Sorong, Adrianus Marthen Korwa kepada Sorongnews.com, Jumat (8/3/24).
Diungkapkanya, dalam mengatasi berbagai persoalan banjir di Ibukota Provinsi Papua Barat Daya, diakuinya harus membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki segudang pengalaman dan dapat mengatasi sejumlah persoalan di Kota ini termasuk persoalan banjir.
“Untuk menyelesaikan masalah ini (permasalahan banjir), kita butuh pemimpin yang berani, karena sebuah kota itu maju karena seorang pemimpin. Pemimpin yang memiliki hati yang baik dan dapat melayani masyarakat,” tandasnya.
Ditambahkannya bahwa, dirinya mengapresiasi dan mendukung langkah pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kota Sorong dalam melakukan peninjauan banjir guna mencari solusi jitu terhadap persoalan itu. Menurutnya hal itu merupakan peran dan bukti nyata dalam mengatasi banjir.
Sebelumnya diberitakan Sorongnews.com, Pj Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad didampingi Pj Wali Kota Sorong, Septinus Lobat beserta rombongan mengunjungi sejumlah lokasi di Kota Sorong yang terkepung banjir, termasuk kawasan Km 10 Kota Sorong.
Diketahui, Pj Gubernur Papua Barat Daya telah menyerahkan Bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp 500 juta kepada Pemerintah Kota Sorong untuk penanganan banjir bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat. (Jharu)
Komentar