SORONG, PBD – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perempuan Bangsa Papua Barat Daya resmi menggelar Pendidikan Kader Badan Partai (Dikbar) bertempat di salah satu hotel di Kota Sorong, Senin (17/11/25),
Kegiatan Dikbar ini diikuti 100 peserta dari seluruh kabupaten/kota se-Papua Barat Daya. Dikbar tersebut dihadiri Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Nihayatul Wafiroh, jajaran pengurus DPP dan DPW Perempuan Bangsa, Ketua DPW PKB PBD Abdullah Gazam, Kepala Kesbangpol PBD Sellviana Sangkek, jajaran DPC PKB se-PBD, serta kader PKB lainnya.
Gubernur Elisa Kambu dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kegiatan tersebut yang dinilai sangat penting bagi peningkatan kualitas demokrasi dan pembangunan daerah.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada DPW Perempuan Bangsa yang telah menyelenggarakan kegiatan strategis ini. Pendidikan politik, terutama bagi perempuan, memiliki peran penting dalam memperkuat kualitas demokrasi dan pembangunan daerah,” ujar Gubernur PBD Elisa Kambu.
Gubernur menegaskan bahwa perempuan memiliki peranan besar dalam proses pengambilan keputusan di berbagai level baik keluarga, masyarakat, hingga pemerintahan.
“Papua Barat Daya membutuhkan figur-figur perempuan yang tangguh, berintegritas, dan memahami dinamika sosial politik. Perempuan tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi harus hadir sebagai subjek, penggerak, dan penentu arah kemajuan daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, dirinya mendorong Perempuan Bangsa untuk terus membangun kolaborasi, memperkuat pendidikan kader, dan membentuk jaringan yang solid sebagai kekuatan perubahan.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Nihayatul Wafiroh menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam dunia politik lantaranterdapat banyak aspek kehidupan yang hanya dapat dipahami melalui pengalaman perempuan itu sendiri.
Ia mencontohkan pengalaman kehamilan, melahirkan, menyusui, hingga mengasuh anak yang menurutnya tidak bisa diwakilkan oleh laki-laki.
“Pengalaman perempuan adalah hal nyata yang harus hadir dalam perumusan kebijakan. Ini tidak bisa diwakilkan,” kata Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Nihayatul Wafiroh.
Nihayatul kemudian mengisahkan perjuangannya di Komisi IX DPR RI dalam memperjuangkan anggaran alat kontrasepsi yang sebelumnya sempat tidak mendapat alokasi.
“Saat anggaran alat kontrasepsi nol rupiah, saya stres luar biasa. Karena dampaknya sangat besar bagi kesehatan perempuan dan keluarga. Akhirnya alhamdulillah lolos Rp300 triliun untuk alat kontrasepsi,”ungkapnya disambut tepuk tangan peserta.
Ia turut menyinggung persoalan stunting yang masih tinggi di Papua Barat Daya, mencapai 30,5 persen, sehingga perlu perhatian serius dari pengambil kebijakan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini turut berbagi cerita mengenai perjuangannya mengusulkan cuti haid dan cuti melahirkan bagi perempuan, termasuk cuti melahirkan untuk laki-laki.
“Mengasuh anak bukan hanya tugas perempuan. Itu tugas orang tua yakni ibu dan ayah. Maka cuti melahirkan juga harus diberikan kepada laki-laki,” terangnya.
Kegiatan Dikbar Perempuan Bangsa Papua Barat Daya ini diharapkan mampu mencetak kader perempuan yang memiliki kapasitas, kepercayaan diri, serta kemampuan advokasi yang kuat untuk berperan aktif dalam politik dan pembangunan daerah. (Jharu)
Komentar