MANOKWARI, PBD – Di saat berbagai daerah di Indonesia dilanda aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh hingga pembakaran fasilitas pemerintah, Papua Barat justru menjadi contoh berbeda. Selama dua hari terakhir, mahasiswa dan masyarakat di Provinsi Papua Barat menyampaikan aspirasi secara damai tanpa adanya bentrok maupun tindakan anarkis.
Wakil Ketua II DPR Papua Barat, Syamsudin Seknun, S.Sos., S.H., M.H., menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Papua Barat, Kapolresta Manokwari, Pangdam XVIII/Kasuari, Kabinda, dan seluruh jajaran aparat keamanan yang mampu meredam potensi kericuhan dengan komunikasi yang baik.
____
____
____
____
“Haruslah kita bersyukur. Dengan komunikasi harmonis, OKP Cipayung, organisasi kemahasiswaan, hingga gerakan masyarakat bisa menyampaikan aspirasi secara damai tanpa anarkis, tanpa membakar gedung, dan tanpa menimbulkan rasa takut,” ujar Seknun, usai menerima aksi demo damai di Manokwari, Rabu (3/9/2025).
Ketua Majelis Wilayah KAHMI Papua Barat itu menegaskan, keberhasilan aparat menjaga keamanan telah memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga Papua Barat. Situasi kondusif ini sekaligus menunjukkan bahwa ruang demokrasi di tanah Papua terbuka, sehingga aspirasi masyarakat bisa tersampaikan tanpa kekerasan.
Seknun memastikan bahwa tuntutan mahasiswa dan masyarakat akan ditindaklanjuti. Menurutnya, dalam waktu dekat DPR Papua Barat akan menggelar rapat untuk memutuskan langkah konkret.
“DPRP segera tindaklanjuti dalam satu-dua hari ke depan. Setelah ini kami akan rapat untuk membahas dan mengawal aspirasi itu sampai ke pemerintah pusat,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat, Seknun menambahkan bahwa seluruh pimpinan dan anggota DPR Papua Barat tetap berada di Manokwari untuk menerima dan mengawal langsung aspirasi masyarakat.
Sehari sebelumny, sejumlah mahasiswa dan OKP Cipayung menggelar hal serupa. Aksi demonstrasi tersebut ditemui langsung Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, Kapolda Papua Barat dan Forkopimda berlangsung aman dan tertib meski pertemuan dilakukan ditengah jalan.
Mahasiswa menuntut sejumlah isu besar terkait isu bubarkan DPR, penetapan Rancangan Undang-Undang Perampasan aset koruptor, penetapan UU hak adat, tuntaskan persoalan HAM di Papua termasuk pemindahan tahanan politik 4 orang tersangka dari Sorong ke Makasar.
Sejumlah tuntutan tersebut, diterima langsung oleh Gubernur Papua Barat dan Pimpinan DPRP Papua Barat. (Oke)
Komentar