MAYBRAT, PBD – Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Kabupaten Maybrat secara tegas meminta kedepannya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maybrat tahun anggaran 2023 wajib memberdayakan kontraktor lokal Orang Asli Papua (OAP) dalam berbagai penyediaan proyek fisik maupun nonfisik.
Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Kabupaten Maybrat, Nikodemus Atanay dalam press release yang diterima Redaksi Sorongnews.com, Jumat (17/2/23).
____
____
____
____
“Keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) RI nomor 17 tahun 2019 sebagai acuan pelaksanaan implementasi. Itu memberikan peluang khusus bagi pengusaha Asli Papua untuk terlibat langsung dalam mengerjakan berbagai proyek pemerintah,” jelas Plt DPD KAPP Maybrat, Nikodemus Atanay, Jumat (17/2/23).
Tidak hanya itu, dirinya meminta selaku Unit Kerja Penyedia Barang dan Jasa (UKPBJ) harus transparan soal penyediaan paket tender terbatas kepada pengusaha lokal OAP di Maybrat. Sebab dijabarkannya, ini dilihat dari penjelasan Perpres tersebut pada Bab III Pasal 5 dan Pasal 6, Bab. IV Pasal 7 dan Pasal 12, Bab. VI Pasal 17-20, Bab. VII Pasal 21, Bab. VIII Pasal 22 dan Pasal 28.
Kemudian, dilanjutkannya bahwa, dalam Inpres nomor 9 tahun 2020 poin ke -7, menurutnya sangat jelas lebih menekan pemberdayaan kepada pengusaha OAP dan pengusaha lokal asli Papua.
“Tujuan dan arahan pemerintah pusat ini cukup jelas, maka kami minta keseriusan pemerintah didaerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat perlu ada penjabaran yang harus dilakukan sebagai wujud pelaksanan Perpres dan Inpres maupun masa pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) jilid II ini,” tegasnya.
Selanjutnya, menurut Nikodemus, upaya pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan di Maybrat dari tahun ke tahun sampai saat ini, dinilainya hanya selalu berpusat pada wilayah tertentu dan kepentingan rekan (kolega) tertentu.
“Keadaan ini diharapkan kepada Pj. Bupati Maybrat selaku pengambil kebijakan dapat mengarahkan atau menunjuk Dinas yang menangani kegiatan paket penunjukan lansung kepada pengusaha OAP yang bisa diakomodir oleh KAPP sebagai rumah besar bagi pengusaha asli Papua di Maybrat,” pintanya.
Dirinya juga menekankan bahwa soal keberpihakan (afirematif action) kepada pengusaha OAP, dirinya menilai harus benar-benar terwujud dan transparan bagi semua pengusaha kontraktor OAP Maybrat yang tersebar di 24 Distrik dan 260 Kampung serta 1 lurah yang terdaftar di KAPP sebagai rumah bagi mereka, berdasarkan data CV dan PT yang terdaftar di KAPP sebanyak 398 pengusaha OAP asal Maybrat.
“Data ini terperinci bahwa setiap kampung di Maybrat memiliki 5 sampai 10 CV. Ini menandakan ada semangat berusaha dari anak-anak kita untuk ingin maju seperti orang lain. Oleh sebab itu pemerintah harus serius melihat, lalu menyiapkan anggaran khusus bagi anak-anak kita yang bergerak sebagai kontraktor, sehingga mereka juga bisa mendapat bagian yang menjadi hak mereka selaku anak asli Papua,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nikodemus menyampaikan tujuan sebuah pemekaran adalah memperpendek rentang kendali dari berbagai aspek pembangunan bukan mempersulit keadaan, sehingga menurutnya kenyataan selama ini kontraktor OAP Maybrat mengalami kesulitan untuk mendapat bagian dari hak mereka selaku kontraktor OAP yang berdomisili di Maybrat.
“Pengusaha OAP Maybrat hanya sedikit aja, jika pemerintah serius memperdayakan mereka. Misalnya, menyiapkan anggaran diatas 50 miliar per-tahun sebagai wujud pembinaan. Saya yakin dan percaya kita hanya butuh waktu 5 sampai 10 tahun pengusaha OAP Maybrat akan mengalami kemajuan yang cukup besar,” tuturnya.
Dikesempatan yang sama, dipaparkannya bahwa pengusaha OAP sebagai pemilik negeri, maka menurutnya sangatlah wajar jika mendapat perlakuan khusus dalam pekerjaan proyek pengadaan barang dan jasa sebagaimana termuat dalam Perpres 17 tahun 2019.
“Kami juga percaya dengan ada perlakuan khusus terhadap pengusaha Asli Papua, dapat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarganya menjadi baik dan maju,” tutupnya. (**/Valdo/Jharu)
Komentar