SORONG, PBD- Elisabeth Welin, salah satu bidan pada RSUD Jhon Piet Wanane Kilo meter 22 Kabupaten Sorong, mengungkap rasa kekecewaan pada pimpinan rumah sakit sebab tidak membayar jasa medis sesuai dengan beban kerja.
“Ini masalah transparansi dan sudah kali kedua ganti pemimpin tetap saja sama, sebagai pelaksana dilapangan kenyataan yang diterima tidak sesuai dengan beban tanggungjawab kami,” ungkap bidan Elisabeth di RSUD JPW, Jumat (17/3/23).
Beber Elisabeth, pihaknya telah bekerja sesuai petunjuk pimpinan akan tetapi kenyataan yang dihadapkan dibawah semua jasa pelayanan, jadi pimpinan memakai istilah diatas lebih besar dibawah lebih kecil.
Lanjutnya, apabila sesuatu dikasih sesuai dengan beban kerja mungkin pihak medis tidak akan berdiri untuk menyampaikan setiap keluhan.
“Cobalah tuntutan hari ini setidak-tidaknya diapresiasi dikasih sesuai dengan beban kerja kami masing-masing jadi tidak dipukul rata, setidaknya ada point-point tertentu yang harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum membayar beban kami,”tegasnya.
Ditempat sama, Ulis Tasidjawa selaku perawat, menerangkan ketidakpuasan atas hak mereka padahal semua telah dilaksanakan sesuai perintah pimpinan.
“Kami selalu dituntut untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang paling sederhana, seperti masuk tepat waktu. Tapi sayangnya hak kami diabaikan yang dijanjikan tidak pernah ditepati contoh sederhana baju dinasaji olah raga yang dijanjikan tidak pernah direalisasi,” terangnya.
Tambah Ulis, tidak hanya sampai disitu angkutan antar jemput karyawan rumah sakit pun tidak direalisasi, padahal ada kendaraan namun tidak beroperasi selama berapa tahun ini.
“Ada banyak hal diucapkan namun kenyataannya tidak terwujudkan sama sekali, untuk itu sekali lagi kami minta tolong perhatikan kami petugas lapangan tolong dengarkan suara hati kami,” pungkasnya.
Informasi yang dihimpun sorongnews.com salah satu contoh pemotongan hak pegawai adalah insentif, dimana hak insentif jasa medik dokter yang sebelumnya diterima sekitar Rp 30.000.000 perdua bulan semasa kepemipinan direktur hanya dibayar Rp9.000.000 perdua bulan. Insentif perawat yang biasa menerima perdua bulan Rp2.500.000 turun drastis hanya menerima Rp500.000.
“Hal ini tidak masuk akal, direktur dalam laporan ke Bupati rumah sakit surplus 40 Milyar, tapi kenyataannya, hak kami dipotong tidak tanggung-tanggung,” ujar salah satu dokter.
Berikut Kinerja Direktur RSUD Kabupaten Sorong yang dianggap Gagal selama masa kepemimpinannya:
- Jasa Medik
a. Terlambat Jasa Medik (9 bulan)
b. Tidak transparan (jasa medik dirasakan makin kecil dibandingkan sebelumnya)
c. Uang bimbingan pra PPDS belum dibagikan
d. Uang Jasa Steril dari BKKBN - Tarif RS
a. MCU
b. Perusahaan Swasta - Sistem Transportasi untuk Karyawan Rumah sakit.
- Fasilitas RS banyak yang rusak (tidak ada maintenance).
- Tata Kelola Rumah Sakit yang Carut Marut.
- Hentikan Praktek One Man Show.
Pantauan sorongnews.com usai menyampaikan aspirasi, direktur RSUD JPW tidak terlihat berada di lokasi dan belum dapat dimintai keterangan terkait aksi pegawainya. (Mewa)
Komentar