BPAS Minta DPRK Otsus Serius Mengawal Aspirasi Masyarakat Adat Raja Ampat

RAJA AMPAT, PBD- Salah satu pemuda Barisan Pemuda Adat Salawati (BPAS) dari Suku Maya Raja Ampat, Hengky Moifilit meminta DPRK Raja Ampat jalur Otonomi Khusus (Otsus) yang baru dilantik untuk serius mengawal aspirasi masyarakat adat.

Ia juga meminta DPRK Otsus segera mengsulkan kepada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) dan rancangan Undang Undang tentang masyarakat adat.

“DPRK harus target memperhatikan pemetaan wilayah adat, pembentukan kepala marga, dan usulkan Perda masyarakat adat, terutama masalah tambang di Raja Ampat,” ujar Hengky kepada wartawan di Waisai, Senin (1/12/2025).

Hengky menekankan bahwa DPRK Raja Ampat harus benar-benar memperhatikan aspirasi masyarakat adat dan mewujudkan komitmen untuk memajukan masyarakat adat di kabupaten bahari itu.

Menurut Hengky, DPRK Otsus harus pro terhadap masyarakat adat dan tidak berpihak ke Pemerintah, sehingga mereka benar – benar bekerja demi kepentingan masyarakat adat, itu yang diinginkan.

Selain itu, DPRK Otsus diminta lebih tegas melihat masalah tambang di wilayah tersebut, yang tidak memiliki ijin Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Baginya, aktivitas pertambangan dapat merusak lingkungan dan mengancam pariwisata di Raja Ampat, yang merupakan salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. “DPR Otsus harus melindungi kepentingan masyarakat adat dan lingkungan hidup,” tegas Hengky Moifilit.

Ia berharap DPRK Otsus memiliki keberanian untuk mengambil keputusan yang tepat dan tidak membiarkan aktivitas pertambangan merusak keindahan alam Raja Ampat. “DPR Otsus dipilih oleh lembaga adat dan mendapat dukungan dari masyarakat adat, sehingga mereka harus menjadi wakil masyarakat adat yang sejati,” imbunya.

Hengky juga berharap DPRK Otsus memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk mengawal aspirasi masyarakat adat, karena tanpa masyarakat adat, mereka tidak bisa hadir sebagai DPR Otsus.

“Kami menaruh harapan kepada DPRK Otsus untuk memprioritaskan aspirasi masyarakat adat dan tidak mengabaikan kepentingan mereka,” pungkasnya. (David)